Revisi DNI Ciptakan Ragam Investasi Pemodal Negara Islam
CNN Indonesia
Selasa, 17 Mei 2016 06:54 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) meyakini revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang dilakukan Indonesia akan menciptakan diversifikasi penanaman modal bagi investor asal negara-negara Islam. Investasi di sektor logistik dan jasa kesehatan akan menjadi alaternatif investasi yang bisa dijamah pemodal asal negara islam selain sektor migas dan pertambangan.
Director of Legal and Claims Department ICIEC, Adel Babiker menuturkan, revisi DNI merupakan upaya yang cukup baik dilakukan oleh pemerintah. dalam mempertahankan penanaman modal langsung oleh investor asing di Indonesia di tengah melemahnya investasi sektor migas dan pertambangan akibat kejatuhan harga minyak.
"Pelonggaran DNI ini bagus untuk mempertahankan iklim investasi yang lebih bersahabat, karena sudah saatnya negara-negara Islam membidik sektor lain di luar migas dan pertambangan," ujar Adel di Jakarta, Senin (16/5).
Ia melanjutkan, salah satu bidang usaha potensial yang bisa digarap negara-negara Islam di Indonesia adalah sektor logistik. Menurutnya, saat ini bidang usaha tersebut belum tergarap dengan baik, sehingga menyebabkan efisiensi Indonesia kalah jauh dibanding negara tetangga.
Mengacu pada data Bank Dunia, biaya logistik di Indonesia pada 2015 mencapai 25 persen dari Produk Domestik Bruto. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura (8 persen), Malaysia (13 persen), dan bahkan rerata negara-negara ASEAN (19 persen).
"Masalah logistik ini juga menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Maka dari itu, tak heran sebagian besar pengeluaran infrastruktur sebanyak Rp 5.400 triliun selama lima tahun masa Presiden Joko Widodo sangat berhubungan dengan logistik," katanya.
Karenanya, ia menyambut baik beberapa pelonggaran DNI di bidang logistik seperti distribusi dan pergudangan yang terbuka dari 33 persen ke angka 67 persen untuk asing, serta angkutan orang moda darat yang kini bisa dimiliki asing maksimal 49 persen dari sebelumnya tertutup.
"Apalagi 70 persen dari biaya infrastruktur itu rencananya didapat dari sektor swasta, jelas revisi DNI adalah langkah baik," ujarnya.
Selain bidang usaha logistik, sektor jasa kesehatan di Indonesia juga dinilai potensial bagi negara-negara Islam. Terlebih setelah Pemerintah membuka DNI untuk jasa pelayanan penyewaan peralatan medik, jasa pelayanan penunjang jasa laboratorium, dan jasa pelayanan klinik medical check up.
"Saat ini prospek industri jasa kesehatan juga sedang membaik di negara-negara Islam. Kami harap ini juga bisa menjadi inflow yang baik ke Indonesia," terang Adel.
Menurut data World Investment Report milik United Nations Conference Trade and Development (UNCTAD) tahun 2015, Indonesia mengalami kenaikan arus PMA sebesar 20 persen dari US$ 18,8 miliar dari tahun 2013 ke angka US$ 22,6 miliar di tahun 2014.
Pertumbuhan arus investasi asing ke Indonesia ini merupakan yang tertinggi ke-dua di Asia Timur setelah Hongkong yang membukukan pertumbuhan 39 persen dari angka US$ 75 miliar di tahun 2013 menjadi US$ 103,3 miliar di tahun berikutnya.
Director of Legal and Claims Department ICIEC, Adel Babiker menuturkan, revisi DNI merupakan upaya yang cukup baik dilakukan oleh pemerintah. dalam mempertahankan penanaman modal langsung oleh investor asing di Indonesia di tengah melemahnya investasi sektor migas dan pertambangan akibat kejatuhan harga minyak.
"Pelonggaran DNI ini bagus untuk mempertahankan iklim investasi yang lebih bersahabat, karena sudah saatnya negara-negara Islam membidik sektor lain di luar migas dan pertambangan," ujar Adel di Jakarta, Senin (16/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengacu pada data Bank Dunia, biaya logistik di Indonesia pada 2015 mencapai 25 persen dari Produk Domestik Bruto. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura (8 persen), Malaysia (13 persen), dan bahkan rerata negara-negara ASEAN (19 persen).
Karenanya, ia menyambut baik beberapa pelonggaran DNI di bidang logistik seperti distribusi dan pergudangan yang terbuka dari 33 persen ke angka 67 persen untuk asing, serta angkutan orang moda darat yang kini bisa dimiliki asing maksimal 49 persen dari sebelumnya tertutup.
"Apalagi 70 persen dari biaya infrastruktur itu rencananya didapat dari sektor swasta, jelas revisi DNI adalah langkah baik," ujarnya.
"Saat ini prospek industri jasa kesehatan juga sedang membaik di negara-negara Islam. Kami harap ini juga bisa menjadi inflow yang baik ke Indonesia," terang Adel.
Menurut data World Investment Report milik United Nations Conference Trade and Development (UNCTAD) tahun 2015, Indonesia mengalami kenaikan arus PMA sebesar 20 persen dari US$ 18,8 miliar dari tahun 2013 ke angka US$ 22,6 miliar di tahun 2014.
Pertumbuhan arus investasi asing ke Indonesia ini merupakan yang tertinggi ke-dua di Asia Timur setelah Hongkong yang membukukan pertumbuhan 39 persen dari angka US$ 75 miliar di tahun 2013 menjadi US$ 103,3 miliar di tahun berikutnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK