IDB: Perlu Dana US$3 Triliun untuk Jaga Momentum Pertumbuhan
Dinda Audriene dan Safyra Primadhita | CNN Indonesia
Selasa, 17 Mei 2016 03:27 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Islamic Development Bank (IDB) Ahmad Mohamed Ali Al-Madani menyatakan, untuk mencapai sasaran pembangunan yang berkelanjutan atau yang disebut Suistainable Development Goals (SDG) dibutuhkan dana investasi sekitar US$3 triliun per tahun.
"SDG membutuhkan adanya sumber daya yang luas dan teknologi, sehingga membutuhkan investasi sebesar US$ 3 triliun per tahun," tutur Ali dalam sidang tahunan IDB ke-41 di Jakarta, Senin (16/5).
Untuk itu, lanjutnya, peran industri keuangan Islam dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut. Dengan jumlah Muslim di dunia yang cukup banyak, Ali berharap industri keuangan syariah dapat berkontribusi sebagai sumber pembiayaan pembangunan di masa mendatang.
"Kita butuh investasi yang tak sedikit. Jadi harus ada pergerakan dana yang banyak. Jadi pembiayaan Islam merupakan sumber dengn posisi terbaik sehingga memiliki peran yang efisien," tuturnya.
Ia menegaskan, investasi dalam pembangunan dan infrastruktur harus berjalan beriringan. Hal ini karena kesamaan prinsip yang dimiliki pembiayaan Islam dan investasi.
"Keduanya bermuara pada nilai sosial dan moral dan praktik terbaik pada pembangunan industri," jelasnya.
Dengan demikian, Ahmad berharap Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam mengembangkan sistem pembiayaan syariah global.
"Seperti yang kita tahu selama ini Indonesia telah menjadi pemimpin dalam mengembangkan pembiayaan Islam pada berbagai sektor," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menilai peran IDB Group semakin penting dalam konteks pembiayaan pembangunan. Hal itu ditandai dengan penandatangan Kerjasama Strategis dengan Negara Anggota (Member Country Partnership Strategy/MCPS) 2016-2020 yang akan dilaksanakan esok hari, Selasa (17/5) dalam rangkaian Sidang Tahunan IDB ke-41.
“Pada intinya MCPS ini kesepakatan bersama antara IDB dengan pemerintah Indonesia terkait program atau proyek yang akan di-support oleh IDB di Indonesia,” ujar Menkeu.
Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia dan IDB telah menandatangani MCPS I untuk periode 2011-2014 dan berhasil memperoleh pinjaman sebesar US$1,92 miliar.
Selanjunta, kata Bambang, MCPS baru akan ditandatangani untuk periode 2016-2020. Fokus dari kemitraan ini adalah mendanai proyek-proyek pembangunan infrastruktur fisik dan sosial, pengembangan industri keuangan islam yang inklusif, pembangunan sektor usaha dan dukungan terhadap integrasi regional.
“Beberapa proyek yang perlu menjadi perhatian di dalam MCPS II nantinya, pertama, proyek perbaikan kawasan kumuh (slump areas improvement) nilainya sekitar US$365 juta. Kemudian, ada juga proyek pengembangan empat universitas atau pendidikan tinggi Islam senilai US$176,5 juta, serta perluasan jaringan listrik dengan nilai proyek US$330 juta,” ujarnya.
Khusus untuk proyek perbaikan kawasan kumuh IDB akan membiayai bersama (co-financing) dengan Bank Dunia dan Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asia Infrastructure Investment Bank/AIIB).
“Ini menurut kami adalah salah satu inisiatif yang sangat bagus dengan semua lembaga multilateral bekerjasama untuk membantu Indonesia untuk mengurangi atau memperbaiki kawasan kumuh yang ada,” ujarnya.
Ahmad Mohamed Ali Al-Madani menambahkan, Indonesia telah berkontribusi besar dalam mekanisme kerjasama teknis dengan IDB dengan mendukung negara-negara anggota melalui program Reverse Linkage.
Selanjutnya, IDB akan berkomitmen mendukung pemerintah Indonesia menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Misalnya, di bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kapasitas. Selain itu, IDB dan pemerintah juga bekerjasama untuk meningkatkan sistem keuangan di Indonesia.
“Kami megharapkan hubungan yang sangat kuat antara pemerintah Indonesia dengan 56 negara anggota IDB lain dalam perdangan dan kerjasama teknis dan alhamdullilah Indonesia telah memegang peran penting dalam transfer pengetahuan dan pengalaman kepada negara anggota lain yang membutuhkan,” ujar Ali.
Sebagai informasi, tahun lalu, total nilai bersih yang disetujui (net approvals) Kelompok IDB ke negara-negara anggotanya meningkat 13 persen menjadi USD12,1 miliar dari US$ 10,7 miliar di tahun 2014.
Berdasarkan data Kemenkeu, hingga akhir April 2016, pemerintah telah mencairkan US$248,97 juta dari total pinjaman dari Kelompok IDB senilai US$987,54 juta untuk 12 proyek yang sedang berjalan.
(ags)
"SDG membutuhkan adanya sumber daya yang luas dan teknologi, sehingga membutuhkan investasi sebesar US$ 3 triliun per tahun," tutur Ali dalam sidang tahunan IDB ke-41 di Jakarta, Senin (16/5).
Untuk itu, lanjutnya, peran industri keuangan Islam dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut. Dengan jumlah Muslim di dunia yang cukup banyak, Ali berharap industri keuangan syariah dapat berkontribusi sebagai sumber pembiayaan pembangunan di masa mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan, investasi dalam pembangunan dan infrastruktur harus berjalan beriringan. Hal ini karena kesamaan prinsip yang dimiliki pembiayaan Islam dan investasi.
Dengan demikian, Ahmad berharap Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam mengembangkan sistem pembiayaan syariah global.
"Seperti yang kita tahu selama ini Indonesia telah menjadi pemimpin dalam mengembangkan pembiayaan Islam pada berbagai sektor," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menilai peran IDB Group semakin penting dalam konteks pembiayaan pembangunan. Hal itu ditandai dengan penandatangan Kerjasama Strategis dengan Negara Anggota (Member Country Partnership Strategy/MCPS) 2016-2020 yang akan dilaksanakan esok hari, Selasa (17/5) dalam rangkaian Sidang Tahunan IDB ke-41.
“Pada intinya MCPS ini kesepakatan bersama antara IDB dengan pemerintah Indonesia terkait program atau proyek yang akan di-support oleh IDB di Indonesia,” ujar Menkeu.
Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia dan IDB telah menandatangani MCPS I untuk periode 2011-2014 dan berhasil memperoleh pinjaman sebesar US$1,92 miliar.
Selanjunta, kata Bambang, MCPS baru akan ditandatangani untuk periode 2016-2020. Fokus dari kemitraan ini adalah mendanai proyek-proyek pembangunan infrastruktur fisik dan sosial, pengembangan industri keuangan islam yang inklusif, pembangunan sektor usaha dan dukungan terhadap integrasi regional.
“Beberapa proyek yang perlu menjadi perhatian di dalam MCPS II nantinya, pertama, proyek perbaikan kawasan kumuh (slump areas improvement) nilainya sekitar US$365 juta. Kemudian, ada juga proyek pengembangan empat universitas atau pendidikan tinggi Islam senilai US$176,5 juta, serta perluasan jaringan listrik dengan nilai proyek US$330 juta,” ujarnya.
Khusus untuk proyek perbaikan kawasan kumuh IDB akan membiayai bersama (co-financing) dengan Bank Dunia dan Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asia Infrastructure Investment Bank/AIIB).
“Ini menurut kami adalah salah satu inisiatif yang sangat bagus dengan semua lembaga multilateral bekerjasama untuk membantu Indonesia untuk mengurangi atau memperbaiki kawasan kumuh yang ada,” ujarnya.
Ahmad Mohamed Ali Al-Madani menambahkan, Indonesia telah berkontribusi besar dalam mekanisme kerjasama teknis dengan IDB dengan mendukung negara-negara anggota melalui program Reverse Linkage.
Selanjutnya, IDB akan berkomitmen mendukung pemerintah Indonesia menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Misalnya, di bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kapasitas. Selain itu, IDB dan pemerintah juga bekerjasama untuk meningkatkan sistem keuangan di Indonesia.
“Kami megharapkan hubungan yang sangat kuat antara pemerintah Indonesia dengan 56 negara anggota IDB lain dalam perdangan dan kerjasama teknis dan alhamdullilah Indonesia telah memegang peran penting dalam transfer pengetahuan dan pengalaman kepada negara anggota lain yang membutuhkan,” ujar Ali.
Sebagai informasi, tahun lalu, total nilai bersih yang disetujui (net approvals) Kelompok IDB ke negara-negara anggotanya meningkat 13 persen menjadi USD12,1 miliar dari US$ 10,7 miliar di tahun 2014.
Berdasarkan data Kemenkeu, hingga akhir April 2016, pemerintah telah mencairkan US$248,97 juta dari total pinjaman dari Kelompok IDB senilai US$987,54 juta untuk 12 proyek yang sedang berjalan.
(ags)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK