Pemerintah akan Tarik Pinjaman dari IDB US$5,2 Miliar

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan menarik pinjaman dari Islamic Development Bank (IDB) senilai US$5,2 miliar dalam kerangka Kemitraan Strategis Negara Anggota (MCPS) 2016 – 2020.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro akan menandatangani komitmen pinjaman MCPS tahap II ini di sela pertemuan tahunan IDB ke-41 di Jakarta, Selasa (17/5).

"Kami melihat IDB ini semakin penting, karena di sisi lain kami juga bisa mengembangkan sektor keuangan Islam, yang selama ini walaupun prospeknya bagus, tapi pertumbuhannya mungkin masih relatif pelan. Jadi besok Wakil Presiden akan menandatangani MCPS" ujar Bambang di Jakarta, Senin (16/5).

MCPS adalah strategi lima tahunan IDB di Indonesia. Melalui MCPS, nantinya ada beberapa sektor yang dijadikan prioritas untuk didanai oleh IDB. Sebelumnya, pemerintah dan IDB telah menandatangani MCPS I untuk periode 2011-2014, dengan total pinjaman saat itu sebesar US$1,92 miliar.

"Pembangunan infrastruktur pendidikan itu akan menjadi prioritas utama, tapi besok ada beberapa proyek yang disampaikan," jelasnya.

Proyek lainnya yang termasuk dalam MCPS adalah proyek perbaikan kawasan kumuh senilai US$365 juta, proyek untuk universitas dan pendidikan tinggi Islam US$ 176,5 juta, dan proyek infrastruktur penjaringan listrik senilai US$ 330 juta.

"Tapi itu hanya beberapa contoh proyek, proyek lainnya masih banyak lagi," ujarnya.

Ayu Sukorini, Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu mengungkapkan, sekitar 45 persen dari komitmen pinjaman itu akan diperuntukkan bagi proyek pemerintah. Sisanya akan digunakan untuk proyek kerjasama pemerintah atau BUMN dengan swasta.

"Sekitar US$ 2,6 atau US$ 2,7 miliar atau sekitar 45 persen dari komitmen akan digunakan untuk proyek-proyek pemerintah," ujar Ayu.

Sebagai informasi, dari total komitmen pinjaman IDB untuk Indonesia sebesar US$ 987,54 juta, pemerintah telah mencairkan US$248,97 juta hingga April 2016. Pinjaman tersebut ditarik pemerintah untuk mendanai 12 proyek yang sedang berjalan. (ags)