Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menitahkan tim khusus untuk mengevaluasi paket kebijakan ekonomi di lapangan agar dapat mencari informasi kendala yang dihadapi pelaku usaha dan masyarakat. Upaya menggali informasi bahkan dilakukan sampai ke awak media massa.
Menurut Darmin, tim khusus yang akan bertanggung jawab kepada presiden di bawah arahannya akan mencari informasi yang selama ini tidak diperoleh para birokrat pembuat kebijakan.
“Mereka akan mencari tahu dari pengusaha, wartawan, dari mungkin juga analis. Mereka nantinya yang akan menilai di bidang ini masih kurang aturan, atau ada hal lain yang diperlukan untuk membuat pelaksanannya menjadi lancar,” kata Darmin di Jakarta, Selasa (24/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Gubernur Bank Indonesia menambahkan, pemerintah pada intinya meminta tim khusus tersebut untuk tidak hanya memonitor implementasi paket kebijakan di lapangan tetapi juga menemukan hal-hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kebijakan tersebut.
“Misalnya kemudahan berbisnis sudah ada di Jakarta, Surabaya tetapi belum berlaku di daerah lain. Bagaimana dia melakukan identifikasi agar bisa diterapkan di daerah lain,” jelasnya.
Darmin sendiri masih menanti menteri-menteri teknis di bawahnya yang belum menyelesaikan tugas menderegulasi kebijakan untuk segera menuntaskannya. Ia mencatat dari 203 aturan yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi I - XII, masih ada 9 aturan besar yang belum diselesaikan karena perlu 26 Peraturan Menteri terkait yang belum terbit.
“Ini pun sebenarnya sudah kita komunikasikan ke kementerian/lembaga. Makanya task force dibentuk untuk mengidentifikasi mengapa belum selesai, apa yang masih kurang, jangan sampai memang tidak ada perintahnya tapi memang perlu aturan pelaksananya,” tegas Darmin.
(gen)