"Rencana pemberlakuan diskon PPh 21 tersebut sebenarnya sudah tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VII yang diumumkan oleh pemerintah pada bulan Desember 2015 lalu. Tetapi, tidak ada kata terlambat untuk sebuah kepentingan rakyat banyak," kata Mudhofir, Presiden KSBSI dalam keterangan tertulis, Minggu (22/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"KSBSI dengan tegas mendukung buruh sebagai wajib pajak sebagai penerima manfaat dari insentif ini, jangan ditarik-tarik ke arah pengusahanya," tutur Mudhofir.
"Insentif dan keringanan serta program-program dukungan bagi buruh, seperti perumahan murah buruh, sekolah gratis, pelayanan kesehatan dan transportasi murah, dan kemampuan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga-harga tentunya akan menjadi nilai tambah yang dapat dirasakan langsung oleh buruh dan keluarganya," imbuh dia.
Mudhofir mengaku, KSBI siap jika diminta membantu pemerintah untuk melakukan sosialisasi terkait insentif diskon PPh 21, termasuk mensosialisasikan permasalahan kewajiban melaporkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) buruh atau karyawan yang kerap dihindari oleh pengusaha.
"Kebijakan-kebijakan seperti ini diharapkan terus digalakkan oleh pemerintahan Jokowi-JK ke depannya, di mana buruh dapat merasakan manfaat nyata bahwa negara hadir di tengah rakyat Indonesia," terang Mudhofir. (bir)