Istana Anggap Kritik S & P Peringatan Buat Benahi Fiskal

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretariat Kabinet menegaskan afirmasi peringkat kredit Indonesia oleh Standard & Poor's (S&P) menjadi koreksi bagi pemerintah, terutama terkait perbaikan kinerja di bidang fiskal.

"S&P tetap memberikan (rating) BB+ ya, artinya bukan investment grade. Yang jelas ini menjadi koreksi bagi kita semua, bagi pemerintah. Memang persoalan fiskal yang perlu dilakukan perbaikan," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Kepresidenan, Kamis (2/6).

Menyikapi keputusan S&P tersebut, Pramono mengatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution langsung menggelar rapat evaluasi guna merumuskan langkah-langkah perbaikan. menurutnya, persoalan fiskal tak hanya menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Indonesia, tetapi juga menjadi masalah serius di banyak negara.

"Ini persoalan dunia karena perlambatan ekonomi yang begitu luar biasa,  yang terjadi di China, Argentina, Rusia, Brazil, sehingga membuat persoalan fiskal ini menjadi persoalan serius," tuturnya.

Pilihan Redaksi Indonesia Belum Layak Investasi, BI Hormati Sikap S & P Rating Stagnan, Menko Darmin Sebut S & P Menunggu Tax Amnesty Menkeu Kecewa dengan Alasan S & P Tolak Dongkrak Peringkat RI

Namun, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut menilai Indonesia masih beruntung meski gagal mendapat peringkat kredit layak investasi dari S&P. Pasalnya, perekonomian nasional masih tumbuh di kisaran 5 persen atau lebih baik dibandingkan banyak negara, sehingga lembaga pemeringkat lain seperti Fitch dan Moody's mau memberikan predikat layak investasi buat Indonesia.

"Katakanlah kita memang belum sampai pada yang diharapkan,  investment grade, tapi tetap (rating kredit Indonesia) BB+," jelasnya.

Pramono Anung menilai, perbaikan status S&P sangat penting karena mewakili persepsi dunia terhadap Indonesia. Hal ini terkait pula dengan upaya pemerintah memperbaiki rangking kemudahan berusaha (ease of doing business) yang saat ini bertengger di posisi 109 dari 189 negara di dunia.  

"Yang paling penting kalo persoalan ease of doing business-nya bisa dilakukan perbaikan sehingga kita rangkingnya bisa seperti yang diharapkan presiden yaitu 40," tandas Pramono.