Badan Anggaran DPR Minta Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen

Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi sampai ke level 5,2 persen.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kesepakatan yang dicapai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Komisi XI DPR tadi malam sebesar 5,1 persen, meski masih lebih rendah dari usulan pemerintah dalam RAPBNP 2016 di level 5,3 persen.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara mengaku pemerintah siap mencapai target 5,2 persen, karena menilai target tersebut lebih memungkinkan untuk dicapai.

“Angka 5,2 persen bisa tercapai melalui koordinasi yang baik antara otoritas fiskal dan moneter serta mendorong implementasi reformasi melalui paket kebijakan ekonomi,” kata Suahasil, dikutip dari kantor berita Antara, Rabu (8/6).

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo yang ikut hadir dalam rapat Panja tersebut mengatakan angka asumsi pertumbuhan ekonomi 5,1 persen yang telah disepakati sebelumnya sudah realistis dengan kondisi perkembangan ekonomi terkini.

Pilihan Redaksi Revisi Lifting, Menteri ESDM Sebut Lebih Baik Dibanding 2015 Rasionalisasi PNS dan 3 Kesalahan Menteri PAN-RB Pemerintah dan DPR Koreksi Turun Target Pertumbuhan Ekonomi

Namun Perry menilai, pertumbuhan 5,2 persen masih bisa tercapai dengan mendorong akselerasi belanja pemerintah sampai akhir tahun berjalan.

Selain itu, Perry mensyaratkan harus ada upaya untuk mendorong konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi. Hal ini yang menurutnya belum terlihat di kuartal I.

"Akselerasi belanja modal tidak cukup, yang penting juga mendorong konsumsi masyarakat dari sisi permintaan yang saat ini masih lemah. Caranya dengan mempercepat belanja sosial untuk mendorong permintaan, menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan," jelas Perry.

Selain menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, rapat Badan Anggaran DPR bersama pemerintah menyetujui asumsi makro yang sebelumnya disepakati dalam rapat kerja Komisi XI yaitu laju inflasi 4,0 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar Rp13.500 dan suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,5 persen. (gen)