Pemerintah Perpanjang Masa Berlaku Tax Amnesty Sampai 2017
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Senin, 13 Jun 2016 14:42 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengusulkan perpanjangan masa berlaku pengampunan pajak (tax amnesty) hingga 2017. Tadinya dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak, para wajib pajak hanya bisa memanfaatkan fasilitas tersebut sampai 31 Desember 2016.
“Diusulkan dari awalnya berlaku kira-kira tiga bulan, lalu empat bulan, menjadi sepuluh bulan," tutur Ketua Panitia Kerja RUU Pengampunan Pajak perwakilan DPR Soepriyatno, di Gedung DPR, Senin(13/6).
Dengan asumsi tax amnesty berlaku mulai Juli, maka kebijakan tax amnesty akan berlaku hingga Mei tahun depan.
"Silakan kalau mau sampai Mei 2017, karena memang kan orang memasukkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) terakhir itu April. Jadi kenapa tidak dibuat (berakhirnya) sampai sepuluh bulan saja," ujarnya.
Terkait soal tarif, Soepriyatno menyatakan belum ada pembahasan dan keputusan yang diambil panja.
"Tarif itu baru disampaikan di diskusi tapi belum dibahas di tingkat panja. Nanti di panja akan digodok lagi berapa tarifnya yang benar," katanya.
Sejauh ini kata Soepriyatno, usulan tarif tebusan dari pemerintah adalah dua persen untuk aset repatriasi dan empat persen untuk set deklarasi yang diajukan di tiga bulan pertama. Kemudian, tiga persen untuk aset repatriasi dan enam persen untuk aset deklarasi yang diajukan di tiga bulan kedua.
"Empat bulan terakhir, seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, kalau nanti jadi diajukan itu lima persen (aset repatriasi) dan sepuluh persen (aset deklarasi)," ujarnya.
Soepriyatno menargetkan pembahasan RUU Tax Amnesty di tingkat panja bisa rampung minggu ini untuk selanjutnya dibawa ke rapat kerja antara pemerintah dan Komisi XI DPR.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara, tidak membantah adanya usulan perpanjangan waktu tax amnesty dari pemerintah. Namun ia enggan berkomentar lebih jauh.
"Masih dibicarakan dengan panja," kata Suahasil melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com. (gen)
“Diusulkan dari awalnya berlaku kira-kira tiga bulan, lalu empat bulan, menjadi sepuluh bulan," tutur Ketua Panitia Kerja RUU Pengampunan Pajak perwakilan DPR Soepriyatno, di Gedung DPR, Senin(13/6).
Dengan asumsi tax amnesty berlaku mulai Juli, maka kebijakan tax amnesty akan berlaku hingga Mei tahun depan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait soal tarif, Soepriyatno menyatakan belum ada pembahasan dan keputusan yang diambil panja.
Sejauh ini kata Soepriyatno, usulan tarif tebusan dari pemerintah adalah dua persen untuk aset repatriasi dan empat persen untuk set deklarasi yang diajukan di tiga bulan pertama. Kemudian, tiga persen untuk aset repatriasi dan enam persen untuk aset deklarasi yang diajukan di tiga bulan kedua.
Soepriyatno menargetkan pembahasan RUU Tax Amnesty di tingkat panja bisa rampung minggu ini untuk selanjutnya dibawa ke rapat kerja antara pemerintah dan Komisi XI DPR.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara, tidak membantah adanya usulan perpanjangan waktu tax amnesty dari pemerintah. Namun ia enggan berkomentar lebih jauh.
"Masih dibicarakan dengan panja," kata Suahasil melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK