Kebut Proyek 35 ribu MW, Jokowi Paksa Kerja Tiga Shift

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta anak buahnya bekerja keras merealisasikan pengadaan listrik 35 ribu Megawatt (MW) di sisa waktu kepemimpinannya. Hal itu disampaikannya saat menerima Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Mekanikal dan Elektrikal Indonesia (AKLI) dan Pengurus Pusat Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia (APEI).

"Dengan cara apapun harus bisa diselesaikan. Kalau biasa kerja satu shift, mari kerja tiga shift dikerjakan siang malam," kata Jokowi di Istana Negara, Rabu (15/6).

Percepatan proyek ini diperlukan guna mengembangkan industri, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama generasi muda Indonesia.

Jokowi mengatakan, pengadaan listrik 35 ribu MW dalam lima tahun bukan hal mudah. Selama 70 tahun terakhir, Indonesia hanya memiliki listrik 53 ribu MW. Namun dia meyakini, megaproyek ini dapat terealisasi apabila pemerintah pusat, daerah, termasuk AKLI dan APEI bekerja sama.

"Memang secara logika tidak masuk. Tapi ini bukan target, melainkan kebutuhan," ucap mantan Wali Kota Solo ini.

Pilihan Redaksi Pemerintah Usul Tambahan PMN Rp13,56 Triliun dalam RAPBNP Jokowi Minta Menteri ESDM dan Pemda Data Desa Tanpa Listrik Incar Pembangkit Listrik 20 ribu MW, Adaro Power Bakal IPO

Jokowi mendapat laporan dari PT PLN (Persero) bahwa sampai akhir Desember 2015, total jumlah pembangkit yang sudah memiliki kontrak dan siap dibangun mencapai kapasitas 17.300 MW, sebagai bagian dari proyek 35 ribu MW.

Untuk dapat mempercepat proses pengerjaannya, Jokowi kembali menekankan pentingnya birokrasi memangkas perizinan investasi. Dia sebelumnya sudah menghapus sebagian besar perizinan pembangkit listrik dari 59 menjadi 22 izin.

Menanggapi itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan instansinya terus berupaya merampingkan regulasi perizinan setingkat Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Pemerintah (PP).

"Insya Allah akhir tahun ini dari 69 bisa dipangkas menjadi 20-an izin di ESDM," kata Sudirman.