Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo mengeluhkan banyaknya proyek pembangkit listrik yang mangkrak di 34 lokasi di Indonesia.
Dalam rapat terbatas, Jokowi menginstruksikan para pembantunya di kabinet Kerja untuk segera menuntaskan permasalahan ini. Sebab, mandeknya pembangunan proyek listrik tersebut tetap menghabiskan uang negara dalam jumlah besar.
"Ini sekali lagi uang yang sangat besar sekali. Segera diselesaikan. Sekali lagi ini uang negara, aset kita," kata Jokowi di Kantor Presiden, Rabu (22/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mencontohkan proyek pembangkit listrik senilai Rp1,5 triliun di Kalimantan Barat, yang sudah sekitar delapan tahun lalu berhenti pembangunannya. Tak hanya itu, Mantan Wali Kota Solo ini juga menyebutkan proyek pembangkit listrik berkapasitas 2x25 megawatt (MW) di Gorontalo, yang baru berjalan 47 persen sejak dimulai pembangunannya pada 2007.
Karenanya, presiden meminta menteri-menteri terkait untuk menghitung ulang dan mempertimbangkan langka-langkah yang perlu diambil guna menyikapi permasalahan ini.
"Dilanjutkan atau dibiarkan? Kalau dibiarkan konsekuensinya apa? Kalau diteruskan tentu perlu cutt off terlebih dahulu sehingga perhitungannya jelas," ucap dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memeriksa besaran anggaran di setiap proyek yang terhenti.
Selain itu, lanjutnya, percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan dapat direalisasikan jika memberi peran lebih kepada swasta. Terutama untuk pembangkit listrik yang memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT), seperti geothermal, energi hidro, dan mikrohidro.
"Di situ akan mendapatkan kapasitas cukup besar untuk dijadikan potensi pembangkit listrik," katanya.
(ags/gen)