"Ini sekali lagi uang yang sangat besar sekali. Segera diselesaikan. Sekali lagi ini uang negara, aset kita," kata Jokowi di Kantor Presiden, Rabu (22/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karenanya, presiden meminta menteri-menteri terkait untuk menghitung ulang dan mempertimbangkan langka-langkah yang perlu diambil guna menyikapi permasalahan ini.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memeriksa besaran anggaran di setiap proyek yang terhenti.
Selain itu, lanjutnya, percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan dapat direalisasikan jika memberi peran lebih kepada swasta. Terutama untuk pembangkit listrik yang memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT), seperti geothermal, energi hidro, dan mikrohidro.
"Di situ akan mendapatkan kapasitas cukup besar untuk dijadikan potensi pembangkit listrik," katanya. (ags/gen)