SKK Migas Ungkap Rencana Menteri ESDM Buka Keran Impor LNG

Yuliyanna Fauzi, CNN Indonesia | Jumat, 24/06/2016 08:11 WIB
SKK Migas Ungkap Rencana Menteri ESDM Buka Keran Impor LNG Menteri ESDM Sudirman Said menjawab pertanyaan anggota Komisi VII saat rapat kerja di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/6). (Antara Foto/Puspa Perwitasari)
Jakarta, CNN Indonesia -- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan rencana pemerintah membuka keran impor liquified natural gas (LNG) guna menopang kebutuhan gas untuk proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW).

Taslim Z. Yunus, Kepala Bagian Humas SKK Migas menuturkan, opsi itu dipertimbangkan pemerintah mengingat pasokan LNG dari dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mega proyek pembangkit tersebut.

"Maka, saat rapat di Komisi VI (DPR), Menteri ESDM (Sudirman Said) bilang akan membuka izin untuk impor LNG," ungkap Taslim, Kamis (23/6).


Ia menilai kondisi saat ini sudah mendesak sehingga pemerintah harus segera bertindak. Menurutnya, impor memiliki sisi positif sebab ada beberapa negara yang memiliki stok LNG berlebih sehingga harga yang ditawarkan cukup kompetitif.

"Ini tidak bisa dibendung lagi karena kondisinya mendesak. Di dunia banyak supplier baru jadi harga kompetitif. Bahkan harganya jauh lebih murah dibandingkan di sini," ujar Taslim.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengharapkan sinergi antara Kementerian ESDM,  Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero dalam menggarap mega proyek listrik 35 ribu MW.

Namun, pada perjalanannya, jatah PLN dipangkas menjadi 10 ribu MW. Sementara selebihnya diserahkan ke swasta, dengan porsi mencapai 25 ribu MW>

Berdasarkan kalkulasi PLN, dibutuhkan pasokan LNG sebanyak 1.250 miliar british thermal unit per day (BTUD) untuk pengadaan listrik sebanyak 35 ribu MW. Adapun alokasinya terbagi untuk pasokan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa-Bali sebanyak 542 BBTUD untuk menghasilkan listrik 5 ribu MW. Sementara di luar Jawa-Bali dibutuhkan sedikitnya 600 BBTUD untuk menghasilkan listrik 7.081 MW. (ags/ags)