Usulan Subsidi Ditolak DPR, PLN Mengadu ke Menteri ESDM
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Jumat, 17 Jun 2016 09:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- PT PLN (Persero) meminta bantuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mendapatkan tambahan anggaran subsidi listrik bagi 4,1 juta pelanggan rumah tangga pengguna 900 Volt Ampere (VA).
Direktur Utama PLN, Sofyan Basyir mengaku terpaksa menghadap Menteri ESDM Sudirman Said karena DPR tidak mengabulkan sepenuhnya permintaan penambahan subsidi listrik yang diajukan PLN.
"Kami sudah sampaikan ke Kementerian ESDM, dan saya yakin Pemerintah paham karena kami juga masih berupaya agar subsidi listrik tepat sasaran. Kementerian ESDM harusnya sudah tahu," jelas Sofyan Basyir, Kamis (16/6) malam.
Apabila subsidi tidak ditambah sesuai dengan kebutuhan, Sofyan mengatakan, perusahaan mempertimbangkan untuk meningkatkan tarif listrik 900 VA. Namun, ia berjanji tarif listrik yang lebih tinggi hanya dikenakan kepada pelanggan yang tidak berhak menerima subsidi.
Ia melanjutkan, jumlah pelanggan yang tarif listriknya akan dinaikkan tetap mengacu pada data yang diverifikasi sesuai laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tim tersebut mencatat, sebanyak 18,7 juta pelanggan dari total 22,8 juta pengguna listrik 900 VA tidak pantas mendapatkan subsidi.
Namun lagi-lagi, sofyan tetap harus menunggu keputusan dari Kementerian ESDM demi memperjuangkan subsidi bagi sisa 4,1 juta pelanggan listrik 900 VA yang dianggap berhak.
"Masalah tarif naik itu belum tentu ya, tergantung Kementerian ESDM. Saya yakin Pemerintah memahami," ujarnya.
Ia berharap, penambahan subsidi ini bisa diterima di dalam rapat konsolidasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pekan depan. Jika tidak diterima, ia mengatakan kas internal perusahaan dan pembiayaan diupayakan bisa menutupi beban operasional sampai akhir tahun.
Bahkan, ia juga telah menyiapkan pembiayaan perbankan dalam negeri sebesar Rp22 triliun untuk menutupi lubang yang seharusnya diisi dana subsidi tersebut.
"Kalau untuk beban Juli hingga akhir tahun tidak mungkin tidak ada penambahan subsidi untuk kami. Tapi kalau subsidi Januari hingga Juni, kami tidak apa-apa jika itu dibayarkan di tahun anggaran berikutnya," ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati penambahan alokasi anggaran subsidi listrik sebesar Rp12,28 triliun menjadi Rp50,67 triliun. Anggaran tersebut naik 31,57 persen dari pagu saat ini yang sebesar Rp38,98 triliun di APBN 2016.
Meskipun ditambah, pemberian subsidi ini tidak sesuai dengan keinginan Kementerian ESDM karena penambahan hanya dialokasikan bagi pembayaran kekurangan bayar subsidi di tahun 2014 sebesar Rp12,28 triliun. DPR tidak mau mengabulkan subsidi sebesar Rp56,69 triliun untuk golongan 900 VA.
Said Abdullah, Wakil Ketua Banggar DPR menjelaskan, usulan kenaikan subsidi ditolak lantaran PLN dianggap belum berhasil menyalurkan subsidi tepat sasaran bagi kelompok pelanggan listrik kapasitas 900 VA. Padahal, Said menilai tidak semua pelanggan PLN golongan R1 yang berhak mendapatkan subsidi karena tergolong masyarakat mampu.
"Banggar sungguh tidak sependapat karena mau tidak mau, suka tidak suka, yang berhak lah yang bisa menikmati subsidi itu. Maka kami tetapkan pagu kebutuhan subsidi tahun berjalan (tetap) Rp38,39 triliun," tutur Said dalam rapat yang digelar di Gedung DPR, kemarin. (ags)
Direktur Utama PLN, Sofyan Basyir mengaku terpaksa menghadap Menteri ESDM Sudirman Said karena DPR tidak mengabulkan sepenuhnya permintaan penambahan subsidi listrik yang diajukan PLN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia melanjutkan, jumlah pelanggan yang tarif listriknya akan dinaikkan tetap mengacu pada data yang diverifikasi sesuai laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tim tersebut mencatat, sebanyak 18,7 juta pelanggan dari total 22,8 juta pengguna listrik 900 VA tidak pantas mendapatkan subsidi.
"Masalah tarif naik itu belum tentu ya, tergantung Kementerian ESDM. Saya yakin Pemerintah memahami," ujarnya.
Ia berharap, penambahan subsidi ini bisa diterima di dalam rapat konsolidasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pekan depan. Jika tidak diterima, ia mengatakan kas internal perusahaan dan pembiayaan diupayakan bisa menutupi beban operasional sampai akhir tahun.
Bahkan, ia juga telah menyiapkan pembiayaan perbankan dalam negeri sebesar Rp22 triliun untuk menutupi lubang yang seharusnya diisi dana subsidi tersebut.
"Kalau untuk beban Juli hingga akhir tahun tidak mungkin tidak ada penambahan subsidi untuk kami. Tapi kalau subsidi Januari hingga Juni, kami tidak apa-apa jika itu dibayarkan di tahun anggaran berikutnya," ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati penambahan alokasi anggaran subsidi listrik sebesar Rp12,28 triliun menjadi Rp50,67 triliun. Anggaran tersebut naik 31,57 persen dari pagu saat ini yang sebesar Rp38,98 triliun di APBN 2016.
Meskipun ditambah, pemberian subsidi ini tidak sesuai dengan keinginan Kementerian ESDM karena penambahan hanya dialokasikan bagi pembayaran kekurangan bayar subsidi di tahun 2014 sebesar Rp12,28 triliun. DPR tidak mau mengabulkan subsidi sebesar Rp56,69 triliun untuk golongan 900 VA.
Said Abdullah, Wakil Ketua Banggar DPR menjelaskan, usulan kenaikan subsidi ditolak lantaran PLN dianggap belum berhasil menyalurkan subsidi tepat sasaran bagi kelompok pelanggan listrik kapasitas 900 VA. Padahal, Said menilai tidak semua pelanggan PLN golongan R1 yang berhak mendapatkan subsidi karena tergolong masyarakat mampu.
"Banggar sungguh tidak sependapat karena mau tidak mau, suka tidak suka, yang berhak lah yang bisa menikmati subsidi itu. Maka kami tetapkan pagu kebutuhan subsidi tahun berjalan (tetap) Rp38,39 triliun," tutur Said dalam rapat yang digelar di Gedung DPR, kemarin. (ags)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK