Holding BUMN Energi Integrasikan Pengelolaan Migas Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- Pembentukan perusahaan induk atau holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor energi dengan menggabungkan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) ke dalam PT Pertamina (Persero) akan membuat infrastruktur gas yang dimiliki kedua perusahaan bisa dimanfaatkan secara optimal demi kebutuhan nasional.

"Semakin banyak gas yang mengalir di pipa akan semakin turun biaya toll fee-nya," ujar Ibrahim Hasyim, Ketua Alumni Akademi Minyak dan Gas Indonesia, Kamis (30/6).

Menurut Ibrahim, pipa yang berstatus open access tentu bisa dipakai siapa saja. Dengan bisa digunakan siapa saja, kapasitas gas yang dialirkan menjadi besar sehingga biaya operasinya bisa ditekan.

"Sudah banyak pipa open access dan dipakai oleh badan usaha lain, yang penting kapasitasnya masih lebih. Kalau sudah penuh, ya harus bangun pipa baru," katanya.

PGN tercatat mengoperasikan jalur pipa distribusi gas sepanjang lebih dari 3.750 kilometer (km). Perusahaan yang dipimpin Hendi Prio Santoso juga mengelola jalur pipa transmisi gas bumi yang terdiri dari jaringan pipa bertekanan tinggi sekitar 2.160 km yang mengirimkan gas bumi dari sumber gas bumi ke stasiun penerima pembeli.

Namun, tidak semua jaringan infrastruktur gas PGN yang open access sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh produsen gas. Akibatnya, harga jual gas PGN cenderung lebih tinggi.

Kementerian BUMN sendiri telah memutuskan untuk menggabungkan PGN ke dalam Pertamina. Realisasi penggabungan kedua BUMN menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah tentang pembentukan holding BUMN.

Pilihan Redaksi Pertamina Hemat US$925 juta Sampai Mei 2016 Wacana Holding BUMN Migas Mulai Menuai Kontroversi 17,9 Kargo LNG Indonesia Belum Terjual Tahun Ini

Kurtubi, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan, pembentukan holding BUMN akan berdampak pada pengelolaan migas yang menjadi satu kesatuan. Apalagi Indonesia saat ini membutuhkan pembangunan infrastuktur gas yang besar.

"Itu bisa dibangun kalau tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," katanya.

Menurut Kurtubi, sangat tidak mungkin infrastruktur gas nasional diserahkan dan dikelola oleh PGN. Pasalnya, meski notebene perusahaan negara, 43 persen saham PGN dikuasai publik yang sebagian di antaranya merupakan perusahaan atau institusi asing.

"Sebaiknya infrastuktur gas yang sudah jadi diserahkan ke Pertamina sebagai perusahaan migas nasional, itu bisa terjadi kalau PGN menjadi anak perusahaan Pertamina," tegasnya. (gen)