Jakarta, CNN Indonesia -- Cita-cita pemerintah untuk melakukan konsolidasi bank umum syariah (BUS) pelat merah agaknya kandas dirampungkan di tahun ini. Sebagai bukti, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku penggagas, belum juga mengajukan rencana strategis terbaru kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga saat ini.
Gatot Trihargo, Deputi Bidang Jasa Usaha Kementerian BUMN mengisyaratkan hal tersebut. Menurut dia, pedoman merger bank syariah milik BUMN yang dilakukan selama ini ternyata berjalan di luar perkiraan.
"Selama ini, merger bank syariah pedomannya tidak seperti yang kami bayangkan. Seharusnya, lebih agresif. Tapi, intinya kami akan dorong supaya akselerasi bank syariah lebih besar," ujarnya, Senin (25/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai informasi, Kementerian BUMN berencana melebur empat bank syariah menjadi satu. Namun, seiring waktu, rencana tersebut menyusut menjadi dua bank, yakni menggabung BNI Syariah dengan BTN Syariah.
Merger ini sejatinya diharapkan dapat mendongkrak modal bank BUMN syariah masuk ke kelompok bank umum kegiatan usaha (BUKU) III atau bermodal inti minimum sebesar Rp5 triliun.
Makanya, saat ini, Kementerian BUMN bersama bank pelat merah lainnya tengah mencari investor untuk masuk ke BUS milik BUMN. Namun demikian, Kementerian BUMN memastikan akan tetap menjadi pemegang saham mayoritas di bank syariah milik negara tersebut.
"Memang, sudah ada penjajakan. Tapi, (merger) belum menjadi fokus Kementerian BUMN kok," tutur dia.
Saat dimintai tanggapan, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mengaku, merger anak usaha belum menjadi prioritas perseroan di tahun ini. Bahkan, sebagai perusahaan induk, BNI juga belum memiliki rencana untuk menyuntikkan tambahan modal bagi anak usahanya tersebut.
"Kami masih fokus untuk pembentukkan holding perbankan secara keseluruhan dulu," imbuh Baiquni.
Kementerian BUMN sendiri menargetkan pembentukkan holding bank BUMN akan rampung tahun ini setelah pembentukkan holding energi.
(bir)