ESDM Minta Anggaran Rp1,2 Triliun untuk Energi Terbarukan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan telah mengajukan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk pengembangan ketenagalistrikan dari Energi Baru Terbarukan (EBT) di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, sebagian besar dana itu akan digunakan untuk mensubsidi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Hal ini dilakukan mengingat jangka waktu pembangunan PLTS yang cepat dan kebutuhannya yang mendesak. Namun demikian, ia enggan menyebut berapa besar proporsi anggaran untuk subsidi PLTS tersebut.

Lihat juga: Menteri ESDM Harap Dana Repatriasi Merembes ke Sektor Energi

"Anggaran itu sudah dibahas dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Sudah disetujui juga untuk tahun depan. Sebagian besar digunakan untuk PLTS, karena ini kan pembangkit kecil-kecil dan cepat selesainya," ujarnya, Kamis (27/7).

Lebih lanjut ia menerangkan, dana itu tak termasuk subsidi bagi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) mengingat proses penyediaannya dilakukan secara lelang dengan tarif berdasarkan harga keekonomian.

Di samping itu, sambung Rida, kemungkinan anggaran ini memiliki pos sendiri dan terpisah dari anggaran subsidi listrik. Selain itu, pengeluaran bagi subsidi ini juga dipastikan tidak akan digelontorkan dari Dana Ketahanan Energi (DKE).

Lihat juga: Jokowi Minta Pembantunya Cepat Atasi Proyek Listrik Mangkrak

"Terkait anggaran, Kemenkeu malah menawarkan dua opsi, apakah mau disatukan dengan subsidi listrik atau jadi dua terpisah sendiri. Itu kan mekanisme administrasi teknis saja. Sementara itu, alokasi subsidi ini juga akan terpisah dari DKE. Mungkin, bisa jadi dimasukkan kalau peraturan terkait DKE sudah jalan," imbuh Rida.

Ditjen EBTKE sendiri mengklaim telah berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) terkait mekanisme penggunaan subsidi tersebut. "Tim evaluasinya tidak pisah-pisah, jadi satu terpadu. Dan PLN sudah mengirim orang untuk menjadi bagian dari tim terpadu yang akan menggodok Peraturan Menteri sebagai dasar pengenaan subsidi."

Mengacu pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2016 hingga 2025, pengembangan pembangkit EBT pada tahun 2016 tercatat sebesar 312 Megawatt (MW) di mana porsi terbesar dialokasikan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dengan besaran 125 MW.

Selain itu, pengembangan EBT dari PLTP juga menjadi prioritas dengan besaran 85 MW atau 27,2 persen dari total pengembangan EBT di tahun 2016. (bir/gen)