Sri Mulyani Enggan Teruskan Tax Amnesty Tanpa Kepercayaan WP

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai program pengampunan pajak (tax amnesty) yang telah dimulai pemerintah hanya bisa berhasil jika mendapat kepercayaan dari wajib pajak (WP). Oleh karena itu, ia bakal meminta jajarannya untuk memperbaiki dan meningkatkan kepercayaan WP terlebih dahulu dalam mengimplementasikan Pengampunan Pajak.

"Membutuhkan personel yang cukup paham menjelaskan dan memiliki kemampuan menjelaskan. Yang paling penting itu terus melayani dan membangun kepercayaan. Itu luar biasa, harus terus diulangi," kata Sri Mulyani, Kamis (28/7).

Guna merealisasikan itu, dia menuturkan, petugas pajak di lapangan harus jujur, tidak memiliki konflik kepentingan, dan profesional. Tindakan itu akan dilengkapi dengan penyempurnaan peraturan pelaksanaan dan seluruh perangkatnya.

"Jangan sampai kami sudah menjelaskan tapi ada peraturan yang belum selesai atau masih disiapkan sehingga menimbulkan ketertundaan," katanya.

Menurutnya, kedua hal itu menciptakan kepercayaan dan kenyamanan sehingga membangun sistem perpajakan yang lebih baik. Sebab, pemerintah dihadapkan dengan waktu pelaksanaan yang mendesak.

Jika Bambang Brodjonegoro dengan yakin menyebut Rp165 triliun bisa masuk ke kas negara dari para WP yang mendeklarasikan hartanya, serta aset senilai Rp1.000 triliun bisa kembali ke Indonesia berkat tax amnesty, namun angka tersebut meragukan bagi Sri Mulyani.

"Saya kan baru 24 jam menjadi Menteri Keuangan. Jadi kami lihat semuanya. Yang paling penting saya akan bangun kepastian di Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak supaya ekonomi bisa jalan kembali," kata dia.

Pilihan Redaksi Komisaris Mandiri Ingin Sri Mulyani Rombak Konsep Tax Amnesty Jokowi Minta DJP Siap Jemput Bola Implementasi Tax Amnesty Sri Mulyani 'Diganggu' Pasal Diskriminatif Pengampunan Pajak

Serupa, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menuturkan, jajarannya akan memilih petugas pajak terutama di help desk yang lebih baik. Dia akan mengganti dengan petugas yang memahami dan dapat menjelaskan detail tax amnesty.

"Kami perbaiki. Kalau tidak sesuai prosedur ada sanksinya," ucap Ken.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, dia menerima laporan belum maksimalnya pelayanan petugas tax amnesty di Kantor Pajak Pratama. Sehingga, siang ini Jokowi mengumpulkan ratusan eselon I hingga III Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta pejabat eselon terutama petugas di lapangan tidak menakuti WP yang ingin mendeklarasikan hartanya yang selama ini disembunyikan. Menurutnya, mereka harus menjemput bola dan sigap melihat momentum untuk memberikan pelayanan kepada WP yang sudah berinisiatif mengakui kesalahannya. (gen)