Indef Dukung Usul YLKI Agar Pemerintah Kenakan Cukai BBM
Gentur Putro Jati | CNN Indonesia
Senin, 05 Sep 2016 19:42 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mendukung usulan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) agar pemerintah mengutip cukai dari setiap liter penjualan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Selain memicu polusi kendaraan yang membahayakan kesehatan, dikenakannya cukai BBM akan dengan mudah menambah penerimaan negara yang selama ini bergantung pada tiga barang kena cukai (BKC) yaitu alkohol, etil-alkohol, dan tembakau.
Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati menilai, pengenaan cukai untuk kendaraan bermotor dan juga BBM sangat bisa diterapkan di Indonesia. Ia menyebut negara lain sudah lebih dulu menerapkannya.
Di Asia, ada Thailand yang telah mengutip cukai BBM. Negara-negara di Eropa bahkan sudah lebih dulu menerapkan cukai BBM karena memberi kontribusi ke polusi udara, sehingga konsumsinya perlu ditekan.
"Penerapannya bisa berdasar cc kendaraan, makin besar cc makin besar cukai dikenakan. Semakin irit konsumsi BBM di kendaraan, cukai bisa lebih rendah," ujar Enny, Senin (5/9).
Enny menjelaskan, penerapan cukai untuk kendaraan bermotor dan BBM juga diperlukan lantaran selama ini meski sudah pengenaan pajak, misal untuk BPKB dan juga pajak yang dikenakan di BBM, dari sisi transparansi sangat minim. Tidak pernah ada penjelasan, berapa yang didapat negara dari pajak BBM dan kendaraan. Sementara hitungan cukai di sektor tembakau, sudah sangat jelas.
"Kendaraan bermotor ini kan semua orang bisa pakai, tidak seperti rokok. Dari sisi konsumsi atau penggunaan juga lebih besar dari rokok. Kenapa kontribusi cukai rokok ini jauh mengalahkan penerimaan pajak dari kendaraan bermotor, padahal dari sisi jumlah melebihi perokok," tegasnya.
Dengan jumlah kendaraan yang sangat banyak, tahun lalu konsumsi BBM di Indonesia mencapai 69 juta kiloliter (kl). Jika pemerintah mengutip cukai BBM, seharusnya penerimaan negara dari cukai BBM bisa jauh lebih besar dibandingkan cukai hasil tembakau (CHT).
Supaya dalam implementasinya tidak ada resistensi, pemerintah menurut Enny harus melakukan sosialisasi yang masif atas rencana kebijakan tersebut. (gen)
Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati menilai, pengenaan cukai untuk kendaraan bermotor dan juga BBM sangat bisa diterapkan di Indonesia. Ia menyebut negara lain sudah lebih dulu menerapkannya.
Di Asia, ada Thailand yang telah mengutip cukai BBM. Negara-negara di Eropa bahkan sudah lebih dulu menerapkan cukai BBM karena memberi kontribusi ke polusi udara, sehingga konsumsinya perlu ditekan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Enny menjelaskan, penerapan cukai untuk kendaraan bermotor dan BBM juga diperlukan lantaran selama ini meski sudah pengenaan pajak, misal untuk BPKB dan juga pajak yang dikenakan di BBM, dari sisi transparansi sangat minim. Tidak pernah ada penjelasan, berapa yang didapat negara dari pajak BBM dan kendaraan. Sementara hitungan cukai di sektor tembakau, sudah sangat jelas.
Dengan jumlah kendaraan yang sangat banyak, tahun lalu konsumsi BBM di Indonesia mencapai 69 juta kiloliter (kl). Jika pemerintah mengutip cukai BBM, seharusnya penerimaan negara dari cukai BBM bisa jauh lebih besar dibandingkan cukai hasil tembakau (CHT).
Supaya dalam implementasinya tidak ada resistensi, pemerintah menurut Enny harus melakukan sosialisasi yang masif atas rencana kebijakan tersebut. (gen)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK