Sri Mulyani Tegaskan Bakal Kejar Pajak dari Google

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan tetap melanjutkan pemeriksaan pajak terhadap Google.

"DJP akan menggunakan pasal yang ada, kan kita punya wadah untuk mendiskusikan hal itu. Kalau sepakat atau tidak sepakat, ada peradilan pajak," tutur Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (16/9).

Sebelumnya, kantor perwakilan Google di Indonesia, PT Google Indonesia, telah menolak ditetapkan sebagai Badan Usaha Tetap (BUT). Dalihnya, Google Indonesia tidak menerima pemasukan dari iklan karena bisnis iklan langsung dilakukan oleh Google Singapura. Konsekuensinya, Google terbebas dari pengenaan pajak atas pemasukan yang diperoleh dari iklan yang berasal dan ditayangkan di Indonesia.

Upaya pemeriksaan yang dilakukan terhadap Google dan perusahaan media sosial seperti Facebook dan Twitter, merupakan langkah DJP untuk melindungi hak memungut pajak atas kegiatan ekonomi yang dilakukan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Suatu perusahaan, kata Sri Mulyani, pasti memiliki argumen sebagai pembelaan diri. Kendati demikian, Indonesia juga telah mengatur kegiatan usaha yang disebut sebagai objek pajak maupun orang yang menjadi subjek pajak, termasuk pembentukan Badan Usaha Tetap (BUT).

Sri Mulyani mengungkapkan, persoalan pajak dari aktivitas dengan basis (platform) online atau e-commerce saat ini menjadi masalah di seluruh dunia. Pasalnya, ativitas ekonomi via dunia maya bisa menembus batas ruang suatu negara.

“Kami harus lihat, seperti AS dan Eropa yang rebutan siapa yang harus mengumpulkan pajak dari Apple. Di Australia pun sama. Jadi kami perlu lihat kompleksitas negara lain dalam memungut pajak dari aktivitas ekonomi online seperti ini,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Tak ayal, lanjutnya, pemerintah di tiap negara memutar otak agar pemungutan pajak atas kegiatan ini dilakukan secara adil. Hal-hal yang menjadi pertimbangan diantaranya letak aktivitas ekonomi, besar nilai tambah, dan lokasi pajak akan dipungut.

“E-commerce yang menggunakan platform online, di mana penjual dan pembeli dihubungkan lewat elektronik menimbulkan satu persoalan serius,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyatakan, telah meminta tim Kementerian Keuangan untuk menganalisa perlaksanaan aktivitas ekonomi berbasis daring (online) di Indonesia dan membandingkannya dengan negara lain. Hal itu untuk mencegah agar jangan sampai pemerintah membuat aturan yang menjadikan industri berbasis online di Indonesia tidak kompetitif dan gagal dikeruk potensi penerimaannya.

“Jangan sampai kita membuat rezim peraturan yang kemudian dianggap tidak kompetitif, dan bisa menjadi sangat tidak mampu mengoleksi potensi penerimaan negara,” ujarnya.

Pilihan Redaksi Google Menolak Diperiksa Otoritas Pajak Indonesia Pemerintah Ungkap Setoran Mini Pajak Google Pemerintah Diminta Tindak Google Karena Tolak Diperiksa Pajak

Kalau perlu, kata Sri Mulyani, para Menteri Keuangan di seluruh dunia bisa duduk dalam suatu forum internasional untuk membahas soal pemungutan pajak kegiatan ekonomi berbasis daring. Melalui forum itu diharapkan akan timbul kesepakatan dan kesamaan interpretasi atas bisnis yang makin marak ini.

“Mungkin kami akan bawa ini ke forum internasional. Tetapi sekarang ini saya minta Tim Kemenkeu dan DJP untuk memberikan kajian, kemudian proposal (tentang) bagaimana proses dan bentuk pemungutan pajak dari aktivitas ekonomi seperti ini," jelasnya. (gir)