Berbisnis di Indonesia, Menkominfo Minta Google Bayar Pajak

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mendukung upaya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) untuk memungut pajak dari perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Google. Pemerintah menurutnya, meminta seluruh perusahaan asing untuk melakukan hal yang sama jika masih ingin terus berbisnis di Indonesia.

Dikutip dari detikINET, Minggu (18/9), mantan bos PT PLN (Persero) tersebut mengaku telah bertemu dengan Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Khusus Muhammad Hanif yang menangani kasus Google ini pada Jumat (16/9) malam.

Setelah mengetahui duduk persoalannya, Rudiantara menyatakan dukungannya agar DJP bisa menyelesaikan kasus ini sesuai koridor hukum yang berlaku.

"Saya mendukung proses yang berlangsung yang dilakukan teman-teman otoritas pajak. Berbisnis di pasar Indonesia harus bayar pajak dan subject kepada aturan pajak di sini,” kata Rudiantara, Minggu (18/9).

Sebelumnya, Muhammad Hanif menyebut sepanjang 2015 lalu pendapatan yang diterima Google Singapore Pte Ltd dari kantor perwakilannya Google Indonesia mencapai Rp3 triliun.

Bila melihat jenis usaha yang dilakoni Google, Hanif memperkirakan laba perusahaan tersebut bisa tembus 40-50 persen dari total pendapatan karena tidak banyak beban operasional yang dikeluarkan dari bisnisnya di Indonesia.

Jika diasumsikan laba yang diterima sebesar Rp1 triliun, maka pajak penghasilan (PPh) yang harus dibayarkan adalah 25 persen dari laba alias Rp250 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen dari pendapatan yaitu Rp300 miliar.

Mengingat Google sudah terdaftar sebagai wajib pajak penanaman modal asing di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tanah Abang, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Google Singapore Pte Ltd sejak 15 September 2011, maka asumsi pajak yang belum disetor Google ke pemerintah selama lima tahun adalah Rp2,75 triliun.

Pilihan Redaksi Google Menolak Diperiksa Otoritas Pajak Indonesia Pemerintah Ungkap Setoran Mini Pajak Google Pemerintah Diminta Tindak Google Karena Tolak Diperiksa Pajak Sri Mulyani Tegaskan Bakal Kejar Pajak dari Google

Sementara, selama ini Hanif mengungkapkan Google hanya membayar pajak terbatas atas kantor perwakilannya di Indonesia yaitu Google Indonesia, yang memperoleh pemasukan (fee) dari Google.

"Pajaknya itu atas fee dari representative Google yang kecil sekali, hanya sepersekian persen dari revenue Google. Fee-nya tidak sampai 4 persen dari revenue," tegas Hanif.

Nilai tersebut menurutnya tidak sebanding dengan uang yang diperoleh Google dari pendapatan iklan dan kerjasama bisnis langsung dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia. (gen)