OJK Emoh Atur Premi Konsorsium Asuransi TKI

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku tidak akan mengatur batasan premi yang ditawarkan oleh konsorsium asuransi kepada para Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kepala Eksekutif Pengawas Industri Non Bank OJK Firdaus Djaelani mengatakan kesepakatan premi merupakan wewenang antara Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dengan konsorsium asuransi TKI yang saat ini terdiri dari Astindo, Jasindo dan Mitra TKI.

"Khusus asuransi TKI, OJK tidak menetapkan. Namun dalam beberapa hal asuransi umum dan jiwa, memang OJK yang menetapkan. Ini bertujuan untuk mencegah adanya banting-banting harga," kata Firdaus, kemarin.

Firdaus mengatakan sebelum Agustus 2013, di Indonesia terdapat 10 konsorsium asuransi yang melayani para TKI. Namun yang terjadi, ke 10 konsorsium tersebut bersaing ketat dengan memberikan tawaran premi yang murah namun malah menyediakan pelayanan minimal.

"Kemudian kami evaluasi. Menteri Tenaga Kerja bikin satu konsorsium, apa yang terjadi malah monopoli. Saya minta dibentuk konsorsium lagi, supaya ada perbandingan. Makanya sekarang ada tiga,” jelasnya.

Kendati demikian OJK pun mengaku akan turun tangan apabila dikemudian hari tiga konsorsium asuransi TKI tersebut melakukan perang premi. Saat ini ketiga konsorsium tersebut mematok premi sebesar Rp400 ribu per TKI untuk jangka waktu dua tahun. Adapun beberapa klaim yang nantinya dibayarkan adalah sebesar Rp85 juta untuk risiko kematian dan Rp7,5 juta untuk risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sejak dibentuk Agustus 2013 silam hingga September 2016, ketiga konsorsium tersebut telah meraup premi dengan total Rp413 miliar dengan rincian sebesar Rp145 miliar melalui konsorsium Jasindo, Rp152 miliar melalui konsorsium Astindo dan Rp116 miliar melalui konsorsium Mitra TKI.

Adapun klaim yang telah dibayarkan hingga kini yakni Rp24,5 miliar untuk 2.647 orang melalui Astindo, Rp23,5 miliar untuk 2.845 orang melalui Mitra TKI dan Rp49,9 miliar untuk 4.714 miliar melalui Jasindo.

Pilihan Redaksi OJK: 'Virtual Holding' Lebih Cocok untuk Gabungkan BPD OJK Larang Asing Berbisnis Gadai di Indonesia Konsorsium TKI Janji Tuntaskan 32% Klaim Korban Bin Laden

Manfaat Dipertanyakan

Keberadaan konsorsium asuransi khusus TKI telah memasuki usia tiga tahun, namun keberadaan konsorsium tersebut dinilai masih jauh dari harapan dalam memberikan pelayanan dan manfaat perlindungan kepada para pekerja Indonesia yang berada di luar negeri.

Komisi IX DPR pun mempertanyakan keseriusan tiga konsorsium asuransi yang menjalankan program perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar kemarin, salah satu anggota Komisi IX Irma Suryani mengatakan DPR banyak menerima aduan dari para TKI terkait sulitnya mencairkan klaim.

Irma melontarkan kritik selama ini tiga konsorsium tidak transparan dalam menjelaskan penolakan klaim. Selain itu manfaat asuransi tidak pernah secara gamblang disosialisasikan kepada para TKI yang ingin berangkat ke luar negeri.

Belum lagi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh perusahaan asuransi dianggap rumit dan mengharuskan para TKI kembali ke Indonesia terlebih dahulu untuk menyelesaikan klaim. Hal tersebut harus dilakukan mengingat ketiga konsorsium tersebut tidak memiliki kantor perwakilan di setiap negara tujuan TKI.

"Kalau kejadiannya seperti ini tahun ke tahun, menurut saya lebih baik dibubarkan saja lalu kita kembalikan perlindungan TKI kepada pemerintah dan serahkan ke Kementerian Luar Negeri," ujarnya. (gen)