Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah merekomendasikan sejumlah nama calon Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ke Presiden Joko Widodo sejak dua pekan lalu.
Pada kesempatan itu, JK disebut-sebut meminta Jokowi untuk tidak memilih Arcandra Tahar sebagai orang nomor satu di Kementerian ESDM.
"Rekomendasinya adalah jangan langsung jadikan Arcandra sebagai Menteri ESDM karena bisa menimbulkan polemik," kata Sofjan Wanandi, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden kepada CNNIndonesia.com, Jumat (14/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Sofjan menegaskan, semua keputusan ada di tangan Jokowi. Karenanya, ia menganggap wajar jika presiden membuat keputusan yang mendadak, dengan menunjuk Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar sebagai Menteri dan Wakil Menteri ESDM siang tadi.
"Keputusan mendadak itu biasa, Pak Jokowi kan suka bikin surprise. Tapi saya yakin pasti sudah disampaikan langsung ke Pak JK, mungkin via telepon," jelasnya.
Siapapun yang akhirnya dipilih Jokowi sebagai Menteri ESDM, Sofjan tetap mengapresiasi . Dia menilai Jonan dan Arcandra sama-sama profesional yang punya kompetensi baik meski di bidang yang berbeda.
"Jonan tahu sekali bagaimana Republik Indonesia, sedangkan Arcandra belum tahu seluk beluk negeri ini karena sudah 20 tahun di Amerika. Tapi dia memang ahli migas," tuturnya.
Jusuf Kalla Tak Hadir Siang tadi, Jokowi melantik Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar sebagai Menteri dan Wakil Menteri ESDM. Pelantikan tersebut tergolong mendadak, sebab lagi-lagi dilakukan ketika Jusuf Kalla sedang berada di luar kota.
Pagi hari sebelumnya, JK bertolak ke Makassar guna menghadiri sebuah acara. Keputusan yang mendadak, membuat JK tak bisa menghadiri pelantikan Menteri dan Wakil Menteri ESDM di Istana Negara.
Namun, JK mengaku sudah diinformasikan langsung mengenai itu oleh Jokowi pada pukul 10.00 WIB, bersamaan dengan dimulainya acara di Makassar.
"Tak apa-apa, katakanlah saya minta izin," ujar dia.
Ini bukan kali pertama Jusuf Kalla tak hadir di acara pelantikan pejabat pemerintahan. Saat Budi Gunawan dilantik menjadi Kepala Badan Intelijen Negara, Jusuf Kalla harus bertolak ke Sidoarjo dan selanjutnya melakukan kunjungan ke luar negeri.
Saat itu, Juru Bicara Wakil Presiden Husain Abdullah mengatakan, surat undangan pelantikan baru disampaikan kepada Jusuf Kalla sekitar pukul 14.00 WIB. Ketika itu, JK masih mengobrol dengan awak media di kantornya.
Kondisi saat itu pun cukup serupa dengan sekarang, Jusuf Kalla sudah terlanjur memiliki agenda ke luar kota dan pemberitahuan dari pihak istana datang mepet dengan waktu pelantikan.
Bedanya, saat ini memang dari pagi Jusuf Kalla sudah tak di Jakarta dan tak bisa langsung kembali ke Jakarta.
(ags)