DPR Sebut Jonan Punya Tiga PR yang Bakal Sulit Diselesaikan

Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Sabtu, 15 Okt 2016 10:31 WIB
Ignasius Jonan tidak punya waktu lama menikmati euforia kembali ditunjuk jadi pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Kabinet Kerja.
Ignasius Jonan tidak punya waktu lama menikmati euforia kembali ditunjuk jadi pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Kabinet Kerja. (CNN Indonesia/Elisa Valenta Sari)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan tidak punya waktu lama menikmati euforia kembali ditunjuk jadi pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Kabinet Kerja.

Rofi Munawar, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membidangi sektor ESDM menyebut ada tiga pekerjaan rumah (PR) yang belum selesai dikerjakan menteri-menteri ESDM pendahulu Jonan.

Tiga PR tersebut adalah menyelesaikan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) dan UU Mineral dan Batu Bara (Minerba), menuntaskan persoalan kontrak karya PT Freeport Indonesia, dan memastikan megaproyek listrik 35 ribu Megawatt bisa selesai sesuai target pada 2019 mendatang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Menurut saya, kalau hal itu bisa diselesaikan dengan baik, sebagian pekerjaan di ESDM bisa diselesaikan," kata Rofi saat dihubungi, Jumat (14/10).

Rofi tak mempersoalkan latarbelakang Jonan yang tak pernah bersentuhan dengan sektor ESDM. Menurutnya, Arcandra sebagai Wakil Menteri ESDM yang sebelumnya berkecimpung secara profesional di sektor itu dapat memberikan dukungan berbagai pekerjaan teknis Jonan.

Dihubungi terpisah, Anggota Komisi VII lainnya, Satya Widya Yudha menambahkan, pekerjaan rumah lain yang harus segera diselesaikan duet Jonan-Arcandra adalah segera merevisi harga jual gas bumi bagi industri.

"Karena itu mempengaruhi industri kita yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak. Itu pekerjaan rumah yang harus jadi fokus," kata Satya.

Politikus Golkar yang sempat dikabarkan mengisi posisi menteri ESDM ini meminta agar Jonan-Arcandra harus segera berkomunikasi dan mengkonsolidasikan jajaran pejabat eselon 1, untuk mengambil keputusan.

Kritik Jokowi

Namun, tidak semua Anggota Komisi VII DPR menyatakan dukungan atas pilihan Jokowi menunjuk Jonan dan Arcandra sebagai duet pemegang komando Kementerian ESDM.

Inas Nasrullah Zubir, Anggota Komisi VII yang lain mengaku tak habis pikir dengan penunjukan keduanya.

Menurut Inas, Jonan tidak berprestasi di Kementerian Perhubungan sehingga posisinya digantikan Budi Karya Sumadi.

Ia juga mengkhawatirkan karakter Jonan yang temperamen akan membuat kegaduhan baru di Kementerian ESDM.

Sementara pengangkatan Arcandra sebagai Wakil Menteri dinilai terlalu dipaksakan.

"Dengan adanya wakil menteri, kelihatan sekali memaksakan supaya Arcandra masuk kembali ke ESDM," ujar Inas.

Menurutnya, Arcandra lebih layak menduduki posisi Kepala SKK Migas untuk membuktikan kapasitasnya terlebih dulu sebelum masuk ke lingkungan ESDM.

Sebelumnya, Jokowi menjelaskan, pilihannya menunjuk Jonan lantaran karakter keras yang dimiliki mantan bos PT Kereta Api Indonesia (Persero) itu.

“Butuh figur profesional yang berani dan punya kompetensi untuk melakukan reformasi besar-besaran di ESDM. Sektor ini butuh orang yang keras kepala, tetapi juga suka terjun ke lapangan untuk melihat langsung,” kata Jokowi, di Istana Negara, kemarin.

Menurut Jokowi, penunjukan Jonan dan pengangkatan Arcandra murni masalah manajemen. Ia meminta agar hal ini tidak ditarik ke isu personal maupun politik. (gen)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER