Demi Harga BBM Papua Murah, Sri Mulyani Hitung Ulang APBN

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bakal mengkaji dampak program bahan bakar minyak (BBM) satu harga di seluruh wilayah Indonesia pada 2017 terhadap postur anggaran negara‎. Pasalnya, instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut dipastikan bakal memunculkan opsi subsidi distribusi yang lebih besar bagi perusahaan pemasok BBM atau membutuhkan anggaran khusus untuk membangun infrastruktur di Timur Indonesia.

"Nanti kita lihat dampaknya. Apa yang disampaikan Presiden tentu akan menjadi sesuatu yang harus kita lihat implikasinya (ke anggaran)," tutur Sri Mulyani saat di temui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (18/10)

Saat ini, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia mengaku belum bisa berkomentar lebih banyak soal kebijakan yang dicetuskan atasannya ketika melakukan kunjungan kerja di Papua sejak kemarin (17/10).

Pilihan Redaksi Jokowi Ingin Harga BBM di Papua Rp7.000 Freddy Numberi: Pembangunan Papua Tak Sentuh Kebutuhan Warga Butuh Rp800 Miliar, Jokowi 'Ngotot' Harga BBM Murah di Papua

Sebelumnya, Jokowi menginstruksikan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto untuk melakukan subsidi silang dengan memanfaatkan kompensasi usaha-usaha milik Pertamina. Instruksi itu guna menyamaratakan harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua dengan wilayah lain di Indonesia.

Selama ini, masyarakat Papua membeli BBM hingga mencapai Rp100 ribu per liter. Sementara, harga per liter di Jawa hanya sekitar Rp6.450. Akibat rencana ini, Pertamina ditarksir bakal merugi hingga Rp800 miliar.

"Saya sampaikan, ini bukan masalah untung dan rugi. Jumlah Rp800 miliar itu terserah dicarikan subsidi silang dari mana. Itu urusan Pertamina. Yang saya mau ada keadilan bagi seluruh rakyat, harga premium di seluruh kabupaten Rp6.450 per liter," kata Jokowi. (gen)