Pemerintah Buka Opsi APBN Danai Studi Kelayakan Kereta Cepat

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah tengah mempertimbangkan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pelaksanaan studi kelayakan (feasibility study) proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya.

Menteri Kooordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, rencana pengunaan APBN merupakan satu dari dua opsi pembiayaan studi kelayakan, yaitu skema antar pemerintah (government to government). Sementara, opsi lain yang dipertimbangkan adalah pelaksanaan secara business to business.

Namun, keputusan skema yang dipilih dalam pelaksanaan studi kelayakan baru akan ditentukan akhir November mendatang. Yang pasti, opsi penggunaan APBN ditempuh lantaran pemerintah ingin terlibat secara teknis dalam proyek tersebut. Apalagi, studi kelayakan itu sendiri rencananya akan dilakukan oleh Badan Pusat Pengkajian Teknologi (BPPT) dan bermitra dengan Jepang.

Pilihan Redaksi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Menunggu Proposal Jepang Hidupkan Kereta Siantar Ekspres, Akses Danau Toba Makin Mudah Kereta Bandara Soetta Bakal Berangkat Tiap 15 Menit

"Jadi, kami minta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan alternatif, apakah dengan G2G atau B2B. Akhir November akan kami putuskan. Nanti minggu kedua Desember, kami akan bertemu dengan Jepang membahas hal tersebut," ujar Luhut ditemui di Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, akhir pekan lalu.

Selain memberikan alternatif pembiayaan, Bappenas juga diharapkan bisa menyerahkan nilai studi kelayakan pada akhir November. Jika studi kelayakannya menggunakan APBN, keuangan negara dipastikan tidak tersendat.

"Keuangan negara masih kuat, kan untuk studi kelayakan itu tidak banyak. Saat ini, Kepala Bappenas lagi buat strukturnya. Sementara menunggu tanggal 25, kami akan berkoordinasi dengan Bappenas," terang Luhut.

Ia berharap, studi kelayakan bisa dimulai tahun 2017 dan selesai dalam waktu enam bulan. Selain itu, karena studi kelayakan proyek kereta cepat dibangun di jalur yang sudah ada, ia memperkirakan, pengerjaannya tidak akan rumit.

"Dan kami berharap, ini akan berdampak luas ke perekonomian, karena nanti kereta cepat juga punya akses ke perindustrian," ungkapnya.

Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, belum tentu uang APBN akan digunakan untuk studi kelayakan kereta cepat. Studi kelayakan, lanjutnya, memang bisa dilakukan pemerintah dengan bantuan pinjaman dari swasta.

"Kalau untuk kereta cepat, ini masih dibicarakan. Apakah menggunakan skema pinjaman biasa, proyek pemerintah atau keterlibatan swasta. Ini akan diputuskan secepatnya," imbuh Bambang.

Sebagai informasi, proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya rencananya memiliki kecepatan 165 kilometer (km) per jam dengan waktu tempuh 5,5 hingga enam jam antar kedua kota. Proyek ini diharapkan rampung pada tahun 2019 akhir. (bir)