Kemenperin Kaji Lagi Pembangunan Pabrik Pupuk di Bintuni
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Rabu, 30 Nov 2016 11:12 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan akan meninjau kembali urgensi pembangunan pabrik pupuk oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) di Teluk Bintuni, Papua Barat demi menyerap gas dari Tangguh Train III yang dikelola BP Berau Ltd.
Pasalnya, persediaan pupuk masih terbilang melimpah, sehingga pemerintah khawatir penyerapannya tidak maksimal.
Direktur Industri Kimia Dasar, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam menuturkan, suplai urea saat ini sebesar 8 juta ton per tahun.
Produksi ini diperkirakan akan cukup hingga 2040. Sehingga, untuk meningkatkan penyerapan pupuk, pemerintah akan meninjau kembali daerah-daerah apa saja yang belum mendapatkan pupuk di lokasi lain di Indonesia.
Namun, jika suplainya sudah mencukupi, menurutnya tak perlu lagi menambah pabrik pupuk baru. "Kalau memang semua daerah sudah mendapat alokasi pupuk, ya sudah tambah saja di Bintuni," tutur Khayam saat ditemui di kantornya, kemarin.
Khayam melanjutkan, opsi terbaik bagi Pupuk Indonesia adalah membangun pabrik metanol sebagai bahan baku olefin. Karena menurutnya, saat ini olefin lebih banyak diimpor. Selain itu, produksi olefin saat ini baru dihasilkan oleh PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, sehingga pasokan dari domestik benar-benar dibutuhkan untuk membuat produksi petrokimia dalam negeri lebih efisien.
Di samping itu, Khayam menyebut jika Ferrostaal GmbH juga sudah siap untuk mengembangkan produk berbasis metanol.
"Semakin ke depan, kebutuhan akan metanol semakin banyak. Ada dua rute nanti jadinya, berbasis gas dan melalui naphtha cracker untuk mendapatkan olefin. Indonesia memang harus mulai menggunakan bahan baku dalam negeri," tuturnya.
Sembari mencari pengganti pabrik pupuk, Kemenperin juga telah meminta Inpex Corporation mengalokasikan gas Masela untuk Pupuk Indonesia sebesar 240 MMSCFD, yang bisa digunakan untuk proyek Bintuni maupun pabrik baru di dekat blok Masela.
Alokasi ini, jelasnya, adalah satu dari tiga perusaahan yang direkomendasikan menerima gas Masela. Dua perusahaan lainnya adalah PT Kaltim Methanol Industry dengan alokasi 130 MMSCFD dan PT Elsoro Multi Pratama dengan alokasi 100 MMSCFD.
Masih Bimbang
Sementara itu, Head of Corporate Communication Pupuk Indonesia Wijaya Laksana menjelaskan, perusahaannya belum tahu jenis pabrik apa yang akan dibangun di Teluk Bintuni demi menyerap gas BP.
Ia mengaku, tadinya perusahaan memang akan membangun pabrik pupuk. Namun melihat persediaan urea dunia yang oversupply, maka rencana ini ditimbang ulang.
"Kondisi pasar urea dunia saat ini sudah oversupply sehingga harga komoditinya kurang bagus. Selain itu,harga gas juga jd faktor penyebab msh perlunya kajian ulang. Karena dengan harga gas Bintuni yang US$8 per MMBTU, sangat tidak ekonomis untuk bangun pabrik pupuk," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/11).
Ia melanjutkan, sebetulnya perusahaannya juga ingin mengganti pabrik pupuk dengan petrokimia demi mengurangi ketergantungan impor. Di samping itu, Pupuk Indonesia juga ingin menyesuaikan lini bisnis ke arah petrokimia.
"Melihat kondisi pasar yang ada, kami berencana pengembangan produk petrokimia. Namun, saat ini kami sudah membentuk tim bersama Kemenperin dan Kementerian BUMN untuk persiapan proyek Bintuni," ujar Wijaya.
Jika memang pabrik pupuk tidak jadi dibangun, tentu saja akan ada penyesuaian surat keputusan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas). Selain itu, ia mengatakan Pupuk Indonesia tetap komitmen untuk mengembangkan proyek Bintuni.
"Dan kami akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk persiapan pengembangan proyek di sana," imbuhnya.
Sebagai informasi, alokasi gas Tangguh sebesar 180 MMSCFD bagi pabrik pupuk tercantum di dalam surat Plt. Kepala SKK Migas Nomor SRT-0839/SKKO0000/2014/S2. Surat ini kemudian diimplementasikan ke dalam dokumen persetujuan keputusan investasi final (Final Investment Decision/FID) Tangguh Train III bulan Juli lalu.
Alokasi gas sebesar 180 MMSCFD itu nantinya dibagi ke dalam dua tahap, yaitu 90 MMSCFD mulai tahun 2021 dan 90 MMSCFD sisanya di tahun 2026. (gen)
Pasalnya, persediaan pupuk masih terbilang melimpah, sehingga pemerintah khawatir penyerapannya tidak maksimal.
Direktur Industri Kimia Dasar, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam menuturkan, suplai urea saat ini sebesar 8 juta ton per tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, jika suplainya sudah mencukupi, menurutnya tak perlu lagi menambah pabrik pupuk baru. "Kalau memang semua daerah sudah mendapat alokasi pupuk, ya sudah tambah saja di Bintuni," tutur Khayam saat ditemui di kantornya, kemarin.
Di samping itu, Khayam menyebut jika Ferrostaal GmbH juga sudah siap untuk mengembangkan produk berbasis metanol.
"Semakin ke depan, kebutuhan akan metanol semakin banyak. Ada dua rute nanti jadinya, berbasis gas dan melalui naphtha cracker untuk mendapatkan olefin. Indonesia memang harus mulai menggunakan bahan baku dalam negeri," tuturnya.
Sembari mencari pengganti pabrik pupuk, Kemenperin juga telah meminta Inpex Corporation mengalokasikan gas Masela untuk Pupuk Indonesia sebesar 240 MMSCFD, yang bisa digunakan untuk proyek Bintuni maupun pabrik baru di dekat blok Masela.
Alokasi ini, jelasnya, adalah satu dari tiga perusaahan yang direkomendasikan menerima gas Masela. Dua perusahaan lainnya adalah PT Kaltim Methanol Industry dengan alokasi 130 MMSCFD dan PT Elsoro Multi Pratama dengan alokasi 100 MMSCFD.
Masih Bimbang
Sementara itu, Head of Corporate Communication Pupuk Indonesia Wijaya Laksana menjelaskan, perusahaannya belum tahu jenis pabrik apa yang akan dibangun di Teluk Bintuni demi menyerap gas BP.
Ia mengaku, tadinya perusahaan memang akan membangun pabrik pupuk. Namun melihat persediaan urea dunia yang oversupply, maka rencana ini ditimbang ulang.
"Kondisi pasar urea dunia saat ini sudah oversupply sehingga harga komoditinya kurang bagus. Selain itu,harga gas juga jd faktor penyebab msh perlunya kajian ulang. Karena dengan harga gas Bintuni yang US$8 per MMBTU, sangat tidak ekonomis untuk bangun pabrik pupuk," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/11).
Ia melanjutkan, sebetulnya perusahaannya juga ingin mengganti pabrik pupuk dengan petrokimia demi mengurangi ketergantungan impor. Di samping itu, Pupuk Indonesia juga ingin menyesuaikan lini bisnis ke arah petrokimia.
Jika memang pabrik pupuk tidak jadi dibangun, tentu saja akan ada penyesuaian surat keputusan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas). Selain itu, ia mengatakan Pupuk Indonesia tetap komitmen untuk mengembangkan proyek Bintuni.
"Dan kami akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk persiapan pengembangan proyek di sana," imbuhnya.
Sebagai informasi, alokasi gas Tangguh sebesar 180 MMSCFD bagi pabrik pupuk tercantum di dalam surat Plt. Kepala SKK Migas Nomor SRT-0839/SKKO0000/2014/S2. Surat ini kemudian diimplementasikan ke dalam dokumen persetujuan keputusan investasi final (Final Investment Decision/FID) Tangguh Train III bulan Juli lalu.
Alokasi gas sebesar 180 MMSCFD itu nantinya dibagi ke dalam dua tahap, yaitu 90 MMSCFD mulai tahun 2021 dan 90 MMSCFD sisanya di tahun 2026. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK