Kemenkeu: Realisasi Belanja Modal Cuma 43 Persen

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melansir realisasi belanja modal hingga Oktober 2016 baru mencapai Rp98 triliun atau sekitar 43,1 persen dari target dalam APBN-Perubahan (APBN-P) sebesar Rp227,5 triliun.

Data Kementerian Keuangan yang dikutip di Jakarta, Senin (5/12), menyebut realisasi ini hampir sama dengan pencapaian akhir Oktober 2015 yang sebesar Rp98,9 triliun atawa 35,9 persen dari target Rp275,8 triliun.

Perbaikan realisasi terlihat dari penyerapan belanja barang yang mencapai Rp177,6 triliun atau 63,2 persen dari target Rp281,2 triliun jika dibandingkan dengan periode Oktober 2015 yang baru mencapai Rp131,5 triliun atau 55,1 persen dari target Rp238,8 triliun.

Pilihan Redaksi Infrastruktur jadi Kunci Pemerintah Kejar Pertumbuhan Ekonomi Belanja Negara Naik, Menkeu Jamin Likuiditas Bank Terjaga Sri Mulyani Minta Swasta Lebih Kreatif Saat Ekonomi Lesu

Sedangkan, realisasi belanja pegawai telah mencapai Rp259,3 triliun atau 75,6 persen dari target Rp343 triliun atau membaik dibanding dengan periode Oktober 2015 yang mencapai Rp234,2 triliun atau 79,9 persen dari target Rp293,1 triliun.

Secara keseluruhan, realisasi belanja pemerintah pusat pada periode ini telah mencapai Rp857,5 triliun atau 65,6 persen dari target Rp1.306,7 triliun. Angkanya memang membaik dibandingkan dengan Oktober 2015 lalu yang tercatat Rp829,7 triliun atau 62,9 persen dari target Rp1.319,5 triliun.

Kemenkeu memproyeksikan target belanja pemerintah pusat hingga akhir tahun 2016 bisa tercapai, dengan perkiraan belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp683 triliun dan belanja non Kementerian/Lembaga sebanyak Rp519,7 triliun.

Hingga akhir Oktober 2016, Kemenkeu juga mencatat penyerapan belanja Kementerian/ Lembaga rata-rata mencapai 62,6 persen dari target, dengan rata-rata pertumbuhan dari 2015 ke 2016 tercatat kisaran 4,9 persen.

Kementerian/Lembaga yang pertumbuhan belanjanya di atas proyeksi rata-rata, dan diikuti dengan penyerapan yang tinggi pada periode ini adalah Kemenkeu, Kepolisian RI, serta Kementerian Kesehatan.

Sementara itu, Kementerian/Lembaga yang terkait dengan infrastruktur, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM, penyerapannya masih dibawah rata-rata hingga awal November 2016. (bir)