DPR Minta BPK Audit Suntikan Modal Negara ke SMI

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyatakan skema penyuntikan dana kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) perlu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyatakan, hampir setiap tahun memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) yang secara total telah tersalurkan Rp24,3 triliun. Ia menilai hal tersebut perlu diaudit untuk memastikan PMN betul-betul digunakan untuk membiayai pembangunan.

"Kalau kami tidak melihat catatan yang komprehensif, termasuk dengan rencana kerja yang akan dilakukan, tentu ini jadi catatan tersendiri," katanya seperti dikutip dari Antara, Kamis (8/12).

"Selama ini, kami juga tidak tahu laporan keuangan komprehensifnya seperti apa. PMN ini benar digunakan untuk membantu proyek atau bayar utang," imbuh Heri.

Heri menilai, belum terdapat laporan yang jelas dari SMI tentang berapa kebutuhan perusahaan dari PMN untuk tahun 2017. Menurutnya hal tersebut penting sebagai bentuk pengawasan DPR terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tak hanya itu, Heri juga mengimbau, PMN yang disalurkan kepada SMI hendaknya tidak digunakan untuk menutup angsuran utang yang menunggak kepada sejumlah debitur.

Pilihan Redaksi Tak Berwenang Bahas PMN, Komisi VI DPR Semprot Sri Mulyani Sri Mulyani Sindir Tak Ada BUMN yang Mentereng di Dunia Rancangan PP untuk Suntik BUMN Rp65,16 Triliun Telah Rampung

"Kami minta untuk pencairan PMN 2017 dapat ditempatkan dalam rekening terpisah untuk memudahkan pengawasan. Betul tidak dana PMN ini digunakan sesuai dengan peruntukannya atau bisnis plan yang diajukan?" katanya.

Rencana bisnis khusus untuk PMN kali ini, dinilai Heri bercampur aduk dengan bisnis plan tahun-tahun sebelumnya. Atas dasar hal itu, ia menilai BPK perlu melakukan audit dengan tujuan tertentu atas PMN yang sudah dicairkan sebelumnya.

"Saya berharap ini jadi catatan penting. Kami ingin SMI sebagai alternatif tujuan pembiayaan pembangunan bisa berjalan dengan lebih baik," tutup Heri. (gir/gen)