Setop Kerja Sama dengan JP Morgan, Sri Mulyani Angkat Suara
Elisa Valenta Sari | CNN Indonesia
Selasa, 03 Jan 2017 15:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat suara soal berakhirnya kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan JP Morgan Chase Bank NA, bank asal Amerika Serikat. Ia menilai, keputusan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi mendalam dengan seluruh pemangku kepentingan.
Berakhirnya kerja sama kedua belah pihak merupakan buntut dari hasil riset JP Morgan pada 13 November lalu yang dianggap memengaruhi stabilitas ekonomi. Dalam riset itu, JP Morgan memangkas dua level rekomendasi Indonesia, yaitu dari overweight menjadi underweight.
Saat itu, JP Morgan merekomendasikan pengaturan ulang alokasi portofolio para investor yang selama ini diparkir di negara-negara emerging market, tak terkecuali Indonesia. Padahal, JP Morgan sendiri merupakan bank persepsi yang bertugas menerima dan mengelola penerimaan negara. Tugas ini diemban sejak 2002 silam.
Kepercayaan pemerintah terhadap bank berstatus Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) itu dicerminkan dengan ditunjuknya JP Morgan sebagai bank penjual Surat Berharga Negara (SBN), termasuk penjamin emisi (underwriter) obligasi valuta asing yang diterbitkan oleh pemerintah.
"Kementerian Keuangan terus menerus akan bekerja sama dengan seluruh stakeholder berdasarkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, bertanggung jawab, serta kualitas dari keseluruhan hasil kerjanya," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers awal tahun di Kementerian Keuangan, Selasa (3/1).
Sebagai mitra kerja yang ditunjuk pemerintah, ia melanjutkan, hubungan keduanya juga harus menguntungkan. Hal ini juga harus dilakukan secara simetris. Namun, terkait riset yang dirilis mitranya tersebut, tentunya memiliki tanggungjawab besar baik dari kualitas maupun kemampuan untuk menciptakan kepercayaan pasar.
Kendati, Indonesia dalam hal ini memiliki kelemahan dan kesalahan yang perlu dikoreksi, Sri Mulyani mengimbau, agar seluruh kritik harus dilaporkan dan disampaikan kepada pemerintah selaku penyelenggara negara.
Celakanya, riset JP Morgan terhadap Indonesia justru dianggap memengaruhi psikologis para pelaku ekonomi dan investor dalam memandang situasi di dalam negeri. Makanya, ia meminta, JP Morgan untuk tidak membuat riset yang membuat situasi tidak pasti.
"Kami, dalam hal ini tidak menutup diri dan membuka diri terhadap semua kritik dan assessment. Karena penting bagi kami untuk memperbaiki diri. Namun juga lembaga, apalagi yang memiliki nama besar memiliki tanggungjawab besar untuk menciptakan psikologi yang positif. Bukannya melakukan apa yang disebut misleading," imbuh dia.
Sekadar informasi, pemerintah resmi menghapus JP Morgan dari daftar bank persepsi, sekaligus melarang bank tersebut menjual SBN yang diterbitkan pemerintah. Memang, selama ini, pemerintah melibatkan JP Morgan dalam penerbitan global bonds, baik yang berdenominasi dolar AS maupun euro.
Pada Juli 2016 lalu, JP Morgan sempat menjadi underwriter Euro Bonds senilai 3 miliar euro. Lalu, pada 17 November 2016, pemerintah menebritkan surat mengakhiri kerja sama di antara kedua belah pihak.
Selain JP Morgan, setidaknya tiga bank asing yang menjadi rekanan pemerintah dalam emisi obligasi valas, yakni Deutsche Bank, UFJ Morgan Stanley, dan UBS. (bir)
Berakhirnya kerja sama kedua belah pihak merupakan buntut dari hasil riset JP Morgan pada 13 November lalu yang dianggap memengaruhi stabilitas ekonomi. Dalam riset itu, JP Morgan memangkas dua level rekomendasi Indonesia, yaitu dari overweight menjadi underweight.
Saat itu, JP Morgan merekomendasikan pengaturan ulang alokasi portofolio para investor yang selama ini diparkir di negara-negara emerging market, tak terkecuali Indonesia. Padahal, JP Morgan sendiri merupakan bank persepsi yang bertugas menerima dan mengelola penerimaan negara. Tugas ini diemban sejak 2002 silam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kementerian Keuangan terus menerus akan bekerja sama dengan seluruh stakeholder berdasarkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, bertanggung jawab, serta kualitas dari keseluruhan hasil kerjanya," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers awal tahun di Kementerian Keuangan, Selasa (3/1).
Kendati, Indonesia dalam hal ini memiliki kelemahan dan kesalahan yang perlu dikoreksi, Sri Mulyani mengimbau, agar seluruh kritik harus dilaporkan dan disampaikan kepada pemerintah selaku penyelenggara negara.
Celakanya, riset JP Morgan terhadap Indonesia justru dianggap memengaruhi psikologis para pelaku ekonomi dan investor dalam memandang situasi di dalam negeri. Makanya, ia meminta, JP Morgan untuk tidak membuat riset yang membuat situasi tidak pasti.
"Kami, dalam hal ini tidak menutup diri dan membuka diri terhadap semua kritik dan assessment. Karena penting bagi kami untuk memperbaiki diri. Namun juga lembaga, apalagi yang memiliki nama besar memiliki tanggungjawab besar untuk menciptakan psikologi yang positif. Bukannya melakukan apa yang disebut misleading," imbuh dia.
Sekadar informasi, pemerintah resmi menghapus JP Morgan dari daftar bank persepsi, sekaligus melarang bank tersebut menjual SBN yang diterbitkan pemerintah. Memang, selama ini, pemerintah melibatkan JP Morgan dalam penerbitan global bonds, baik yang berdenominasi dolar AS maupun euro.
Pada Juli 2016 lalu, JP Morgan sempat menjadi underwriter Euro Bonds senilai 3 miliar euro. Lalu, pada 17 November 2016, pemerintah menebritkan surat mengakhiri kerja sama di antara kedua belah pihak.
Selain JP Morgan, setidaknya tiga bank asing yang menjadi rekanan pemerintah dalam emisi obligasi valas, yakni Deutsche Bank, UFJ Morgan Stanley, dan UBS. (bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK