Pemerintah Larang JP Morgan Jualan Obligasi Negara

Elisa Valenta Sari, CNN Indonesia | Selasa, 03/01/2017 09:19 WIB
Pemerintah Larang JP Morgan Jualan Obligasi Negara Hal itu merupakan imbas dari keputusan pemerintah yang memutus kerja sama dengan JP Morgan karena riset yang dinilai mengganggu stabilitas sistem keuangan. (REUTERS/Eric Thayer)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi memutus kerja sama dengan lembaga keuangan asal Amerika Serikat JP Morgan Chase Bank NA. Alasannya, riset yang dibuat bank asal Amerika Serikat (AS) tersebut dianggap mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.

Akibat pemutusan kerja sama itu, JP Morgan keluar dari daftar bank persepsi atau bank rekanan pemerintah dalam mengelola transaksi penerimaan negara. Tak hanya itu, JP Morgan juga dilarang menjadi agen penjual Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan oleh pemerintah.

"Dalam hal tidak ada kemitraan, hal tersebut (menjadi diler utama dan menjadi underwiter bonds yg diterbitkan oleh pemerintah) tidak dimungkinkan," ujar Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemkeu), Loto Srinaita Ginting kepada CNNIndonesia.com, Selasa (3/1).


Loto menyatakan, selama ini pemerintah Indonesia memang melibatkan JP Morgan dalam penerbitan obligasi negara berdenominasi valuta asing (global bonds) dolar AS dan euro.

Yang teranyar, pada 2016 lalu JP Morgan pernah menjadi penjamin emisi (underwriter) Euro Bonds senilai 3 miliar euro yang diterbitkan Juli 2016 lalu. Selain JP Morgan, saat ini bank rekanan pemerintah dalam emisi obligasi valas yakni Deutsche Bank, UFJ Morgan Stanley serta UBS.

Keputusan pemerintah mengakhiri hubungan tersebut telah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada JP Morgan melalui surat bertanggal 17 November 2016.

Menindaklanjuti hal itu dan sesuai hasil rapat pada 1 Desember 2016, diputuskan pula pengakhiran kontrak kerja sama antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan JP Morgan sebagai bank persepsi. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono.

Dalam surat Menteri Keuangan kepada JP Morgan disebutkan keputusan pemutusan hubungan kerja sama itu terkait dengan riset JP Morgan yang berpotensi menciptakan gangguan stabilitas sistem keuangan nasional. Namun, tidak dijelaskan lebih detail isi riset yang dianggap bermasalah oleh pemerintah tersebut.

Isu yang beredar di kalangan analis ekonomi, pemutusan kerja sama tersebut merupakan buntut kekecewaan pemerintah Indonesia terhadap hasil riset JP Morgan di Amerika Serikat. Pada 13 November lalu, JP Morgan memang membuat riset mengenai kondisi pasar keuangan di Indonesia pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS).

Sebuah situs investasi bernama Barron's Asia menyebutkan, riset JP Morgan menyatakan imbal hasil surat utang dengan tenor 10 tahun naik dari 1,85 persen menjadi 2,15 persen pasca terpilihnya Trump.

Kenaikan tingkat imbal hasil dan gejolak pasar obligasi ini mengerek risiko premium di pasar negara-negara yang pasarnya berkembang (emerging market). Hal ini memicu kenaikan Credit Default Swaps (CDS) Brasil dan Indonesia, sehingga berpotensi mendorong arus dana keluar dari negara-negara tersebut.

Berdasarkan riset tersebut, JP Morgan merekomendasikan pengaturan ulang alokasi portofolio para investor. Sebab, JP Morgan memangkas dua level rekomendasi Indonesia dari “overweight” menjadi “underweight”.

Namun, lembaga investasi asal Negeri Paman Sam itu tidak memberikan penjelasan lebih rinci terkait pernyataan tersebut.

Ini bukan lah pertama kalinya pemerintah Indonesia bereaksi kepada JP Morgan. Tahun 2015 lalu, mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga pernah memberikan sanksi kepada JP Morgan karena risetnya dinilai merugikan Indonesia.

Dalam risetnya bertanggal 20 Agustus 2015, JP Morgan merekomendasikan agar investor mengurangi kepemilikan di surat utang Indonesia. Sebab, menilai risiko aset portofolio Indonesia semakin meningkat karena tiga faktor. (gir/gir)