Sri Mulyani Sebut Resep Kebijakan Bank Dunia Kurang Greget

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menantang Bank Dunia untuk lebih solutif dalam setiap rekomendasi yang rutin dirilis dalam laporan kuartalan lembaga keuangan internasional itu. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyinggung hasil laporan Bank Dunia yang baru saja dirilis hari ini, Selasa (17/1).

Dalam laporan kuartalan Januari 2017, Bank Dunia menyebut pemerintah masih harus terus memutar otak untuk memungut penerimaan negara melalui pajak namun di samping menggenjot penerimaan negara, pemerintah juga harus dipusingkan dengan bagaimana cara membelanjakan anggaran yang lebih tepat sasaran.

Dalam sambutannya. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves mengatakan, Bank Dunia merekomendasikan pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja guna mendongkrak pertumbuhan yang juga berkualitas.

Bank Dunia juga merekomendasikan realokasi belanja ke sektor prioritas dengan tingkat belanja yang masih rendah dan bisa membawa dampak besar bagi progam pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan. Adapun sektor-sektor yang bisa difokuskan yakni infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial

"Bank Dunia mengatakan ada risiko meski pemerintah telah memangkas target penerimaan pajak. Mengumpulkan uang dan pajak itu memang penting, tapi lebih penting lagi tentang bagaimana membelanjakannya dengan baik dan efektif. Apakah itu akan dibelanjakan untuk anggaran pendidikan, militer, maupun subsidi," ujar Sri Mulyani, Selasa (17/1).

Namun, Sri Mulyani tampak kurang puas dengan hasil rekomendasi yang diajukan mantan rekan sejawat tempatnya bekerja sebelum kembali ke Indonesia sebagai Menkeu. Ia mengatakan, selama ini pemerintah telah berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja negara.

Pilihan Redaksi Riset: Aset 8 Orang Terkaya Setara 3,6 Juta Penduduk Miskin Pemerintah Diminta Tagih Kelanjutan Proyek PLTGU Jawa 1 Sri Mulyani Tak Mau Panik Menanti Pidato Perdana Trump

Sebagai contoh, pemerintah telah menaikan enam kali lipat alokasi anggaran untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) menjadi Rp6 triliun. Program ini dinilai telah mampu mengurangi angka kemiskinan di daerah.

Oleh sebab itu, ia pun menuntut lembaga think thank sekelas Bank Dunia maupun Center for Strategic and International Studies (CSIS) bisa memberikan rekomendasi yang lebih solutif dan berdampak langsung terhadap kebijakan pemerintah.

"Saya menantang Bank Dunia dan lembaga seperti CSIS, apakah Anda punya ide yang lebih baik tentang bagaimana caranya menggunakan anggaran lebih baik sehingga bisa mengurangi kemiskinan? Jangan hanya bicara 'apa', namun beri tahu kami bagaimana caranya," tegas Sri Mulyani.

Tahun ini, lanjutnya, pemerintah telah menganggarkan belanja sebesar Rp2.080 triliun. Dari total tersebut, mayoritas anggaran akan dieksekusi oleh Pemerintah Daerah Ia menilai hal ini menjadi tantangan besar, mengingat kapabilitas maupun kapasitas setiap pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran berbeda-beda.