Pasalnya, Agus menyebut gejolak harga pangan mampu menyumbang tingkat inflasi cukup tinggi yakni hingga 5,9 persen. Sementara inflasi administered prices hanya mencapai 0,2 persen.
Oleh sebab itu, Agus meminta pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga terkait bisa saling berkoordinasi menjaga ketersediaan pasokan pangan untuk mencegah inflasi yang tinggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal kedua yang ditekankan Agus adalah masalah distribusi. Ia mengimbau, jangan sampai distribusi pangan secara merata di daerah terlambat dan mampu mengurangi jumlah pasokan pangan. Ini bisa membuat harga pangan melambung tinggi.
Agus mengatakan, di samping masalah harga pangan, masyarakat Indonesia juga harus dipusingkan oleh sejumlah penyesuaian harga barang yang diatur pemerintah (administered price).
Di tahun 2017, BI menyebut sumber inflasi administered price berasal dari penetapan tarif baru untuk listrik golongan 900 VA yang dicabut subsidinya oleh pemerintah. Selain itu penyesuaian biaya administrasi STNK dan BPKB oleh Polri juga dinilai memberi tekanan pada inflasi.