Pajak Tanah Tinggi Tangkal Risiko Gelembung Ekonomi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan mengaku sangat mendukung rencana pemerintah menekan harga tanah lewat pungutan pajak yang tinggi. Menurutnya, jika harga tanah tidak terkontrol maka hal itu bisa menyebabkan gelembung (bubble) dalam perekonomian.

"Kalau kondisinya seperti sekarang ini, sangat berlebihan kenaikannya. Suatu saat bisa bubble dan kolaps. Kebijakan ini untuk mencegah itu. Bukan berarti harga tanah tidak naik, tetapi lebih wajar," ujar Anton, dikutip Jumat (3/2).

Namun untuk bisa memungut pajak tanah secara lebih tepat, Anton menekankan pentingnya ketersediaan data dan informasi untuk menjamin kebijakan tersebut berjalan dengan baik. Misalnya, data atas harga pembelian awal tanah sangat penting untuk mengenakan capital gain tax.

Pilihan Redaksi Banjir Dana Repatriasi Berisiko Picu Gelembung Harga Properti Penjualan Kendaraan Niaga Terbantu Naiknya e-Commerce Plus - Minus Pajak Progresif Tanah Menganggur Racikan Jokowi Pajak Progresif Bisa jadi Bumerang Harga Tanah Semakin Tinggi

"Kuncinya ada di notaris waktu pencatatan akte jual beli tanah. Akte itu mungkin harus dikaitkan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),” ujar Anton.

Ia menambahkan, selama ini orang membayar pajak tanah berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau sedikit di atas NJOP.

“Data itu harus dicatat dan ditelusuri terus," jelasnya.

Selain itu, Anton mengimbau Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) untuk melakukan integrasi data elektronik yang lebih baik antara data pemilikan tanah dan NPWP seseorang atau suatu badan.

"Pajak kan sekarang sedang mencoba memperbaikinya," kata Anton.