Jelang Finish Tax Amnesty, Sri Mulyani Soroti Setoran Pajak

Jakarta, CNN Indonesia -- Menjelang berakhirnya program pengampunan pajak (tax amnesty) pada akhir Maret 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menyoroti setoran pajak sebagai salah satu tantangan pemerintah tahun ini.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah memerlukan seluruh amunisi yang diperlukan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,1 persen. Salah satunya adalah dengan memastikan penerimaan perpajakan tercapai sebagai modal belanja negara.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp1.498,9 triliun.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia mengeluhkan masih terbatasnya basis perpajakan yang dimiliki pemerintah. Hal tersebut diyakininya akan mempersulit pemerintah mencapai target penerimaan.

“Baik dari jumlah pembayar pajak aktif di Indonesia, kalau kita lihat hanya 62 persen dari total wajib pajak yang memiliki SPT atau yang benar-benar bayar pajak. Maupun dari sisi jumlah wajib pajak (WP) yang berkontribusi," kata Sri Mulyani, Selasa (7/2).

Pilihan Redaksi Sri Mulyani Buka Pintu Politikus untuk jadi Bos OJK Ekonomi DKI Jakarta Tumbuh Stagnan Sepanjang 2016 Menilai Rapor Perdana Sri Mulyani Sebagai Bendahara Negara

Pemerintah menurutnya, sangat berharap industri manufaktur bisa menyumbang lagi setoran pajak yang besar bagi negara. Namun, jika pemerintah melakukan pemaksaan kepada industri non-migas tersebut, dikhawatirkan hanya akan menciptakan iklim investasi yang tidak kondusif.

"Dari komposisi pajak, manufaktur yang terbesar. Tapi dari sisi produksi, belum ada keseimbangan antar sektoral dalam kontribusi negara. Ini pelajaran bagi kami, ekonomi harusnya base-nya besar dan tidak tergantung pada sedikit sektor," ujar Sri Mulyani.

Untuk itu, pemerintah menurutnya bertekad memperbaiki seluruh iklim investasi agar sektor yang berpotensi baik bisa berkembang dan kalau perlu diberikan insentif. (gen)