Hal yang menarik, komponen konsumsi pemerintah yang seharusnya memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian, tahun lalu malah memberikan kontribusi negatif sebesar 0,01 persen.
Sesuai prediksi, keputusan Sri Mulyani untuk memangkas belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp137,6 triliun berujung pada pertumbuhan negatif konsumsi pemerintah sebesar 0,15 persen. Padahal, pada tahun sebelumnya, konsumsi pemerintah masih bisa tumbuh 5,32 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perlu diingat, Sri Mulyani masuk saat pemerintah menghadapi risiko pembengkakan defisit yang bisa melampaui batas maksimal 3 persen. Hal itu buntut dari target penerimaan negara yang terlampau tinggi dan tidak realistis di tengah kondisi perekonomian yang ada.
"Sri Mulyani masuk ketika sudah ada permasalahan dari sisi fiskal yang sudah terjadi mismanagement. Mau tak mau dia yang harus menyelesaikan masalah yang ada," tutur Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Muhammad Faisal kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/2) kemarin.
Meskipun keputusan tersebut bisa dipahami, Faisal menilai seharusnya laju ekonomi bisa lebih tinggi jika Sri Mulyani mendiversikan cara mengatasi risiko pelebaran defisit tersebut.
"Maksudnya, bukan hanya mengandalkan pemotongan anggaran. Kan bisa dengan kombinasi dengan cara lain misalnya menambah utang sementara dan kombinasi lainnya," jelasnya.
"Tahun lalu kan hanya setengah jalan, di luar kontrol Bu Ani. Tapi tahun 2017 mestinya kan sudah dikontrol beliau. Artinya dari sisi penerimaan negara prediksinya sudah lebih baik dan dari sisi belanja bisa lebih tertib nantinya," jelasnya.