Ekspor Macet, Freeport Mulai Singgung Opsi Rumahkan Karyawan

Galih Gumelar , CNN Indonesia | Kamis, 09/02/2017 18:41 WIB
Ekspor Macet, Freeport Mulai Singgung Opsi Rumahkan Karyawan Untuk mengurangi potensi lay off, Freeport meminta pemerintah segera menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara agar bisa melanjutkan ekspor. (Dok. Freeport Indonesia).
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Freeport Indonesia berharap tidak akan merumahkan pekerjanya, meski memutuskan untuk mengurangi produksi dalam waktu dekat. Kebijakan pemangkasan produksi tak terlepas dari dampak peraturan ekspor konsentrat tembaga.

"Kami belum sampai ke arah lay off," jelas Juru Bicara Freeport Riza Pratama di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kamis, (9/2).

Memang, ia mengakui, perusahaan akan mengurangi produksi menjadi 40 persen dari kapasitas semula. Angka ini disesuaikan dengan kapasitas smelter milik PT Smelting yang merupakan penyerap konsentrat utama Freeport di dalam negeri.

Namun, dengan pemangkasan produksi, tentu saja perusahaan akan mengurangi biaya operasionalnya. Sampai saat ini, Riza memastikan, pemutusan hubungan kerja bukan salah satu opsi efisiensi biaya produksi.

"Ya, tentunya nanti kalau tidak bisa ekspor kan tentu akan menurunkan produksi kami sampai 40 persen. Nantinya, tentu ada beberapa biaya yang dikurangi. Tetapi, mudah-mudahan sih tidak ke arah situ (lay off)," katanya.

Kendati demikian, Riza menuturkan, perusahan tidak menutup kemungkinan akan merumahkan karyawannya. Toh, hal itu diklaim sudah dipersiapkan oleh induk usaha, Freeport-McMoran Inc.

Namun, untuk mengurangi potensi pengurangan tenaga kerja, ia berharap, pemerintah segera menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara agar bisa melanjutkan ekspor.

"Kami memang siap ekspor, tetapi izin ekspor belum keluar, karena belum ada izin dari pemerintah. Kami bilang, kami akan berubah jadi IUPK namun kami minta beberapa hal tertentu," terangnya.

Sebelumnya, induk usaha Freeport Indonesia, Freeport-McMoran Inc menyebutkan akan mengurangi tenaga kerja, menahan investasi pertambangan bawah tanah, dan mengurangi produksi menjadi 40 persen dari kapasitas total agar sesuai dengan kapasitas yang dimiliki PT Smelting jika pemerintah tak segera mengeluarkan izin ekspor bagi perusahaan.

Keputusan ini dilakukan lantaran perusahaan tidak bisa melanjutkan ekspor setelah terhalang Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 6 Tahun 2016 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017. Di dalam peraturan tersebut, izin ekspor bisa diberikan asal izin usaha berbentuk Kontrak Karya (KK) berubah menjadi IUPK.

Untuk itu, Freeport akhirnya meminta perubahan status menjadi IUPK. Namun, perusahaan meminta kepastian fiskal mengikuti kontrak sebelumnya (nail down) dan tidak mau mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku (prevailing).

Sebagai informasi, produksi konsentrat tembaga Freeport mencapai 482,16 ribu ton hingga akhir 2016. Angka ini meningkat 41,35 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 341,1 ribu ton.