Bappenas: APBN Tak Bisa Jadi Andalan Proyek Infrastruktur
CNN Indonesia
Jumat, 17 Feb 2017 17:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perencanan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebaiknya tidak dijadikan patokan dalam pendanaan dari pembangunan proyek infrastruktur.
Salah satu mekanisme yang dapat dimanfaatkan dalam menyokong biaya pembangunan infrastruktur yakni, Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Bambang menyebut, skema ini akan melengkapi skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP).
"Jangan hanya gara-gara APBN, ada proyek mangkrak," imbuh Bambang.
Melalui program PINA, sambung Bambang, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) telah memberikan pembiayaan kepada PT Waskita Toll Road sebesar Rp3,5 triliun. Hal ini dilakukan untuk melengkapi kebutuhan ekuitas pada tahap awal.
Waskita Toll Road sendiri saat ini memiliki konsesi 15 ruas jalan tol. Sebanyak delapan ruas jalan tol berada di Pulau Jawa sepanjang 408,41 kilometer (km) dan lima ruas merupakan ruas tol Trans Jawa sepanjang 305,27 km.
"Pembebasan lahan untuk proyek ini sudah mencapai 68 persen, konstruksi rata-rata sudah 40 persen. Lalu untuk beberapa ruas sudah lebih dari 90 persen," ungkap Bambang, Jumat (17/2).
Lebih lanjut Bambang menjelaskan, pemerintah sengaja membentuk empat kriteria untuk jenis proyek yang layak mendapatkan pembiayaan dari skema PINA.
Empat kriteria tersebut yakni, mendukung percepatan target prioritas pembangunan nasional, memiliki manfaat ekonomi dan sosial, memiliki kelayakan komersial, dan memenuhi kriteria kesiapan.
"Progran PINA didesain untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan modal besar yang dinilai baik secara ekonomi dan menguntungkan secara finansial," jelas dia.
Ia berharap, setelah proyek dari Waskita Toll Road ini akan ada banyak proyek lagi yang dapat dibiayai melalui skema PINA. Bambang menyebut potensi pembiayaan sebesar Rp300 triliun jalan tol dan Rp200 triliun proyek lain.
"Jangan lupa apapun proyeknya, yang penting harus yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi, dan masyarakatnya," turur Bambang.
Salah satu mekanisme yang dapat dimanfaatkan dalam menyokong biaya pembangunan infrastruktur yakni, Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Bambang menyebut, skema ini akan melengkapi skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP).
"Jangan hanya gara-gara APBN, ada proyek mangkrak," imbuh Bambang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Waskita Toll Road sendiri saat ini memiliki konsesi 15 ruas jalan tol. Sebanyak delapan ruas jalan tol berada di Pulau Jawa sepanjang 408,41 kilometer (km) dan lima ruas merupakan ruas tol Trans Jawa sepanjang 305,27 km.
Lebih lanjut Bambang menjelaskan, pemerintah sengaja membentuk empat kriteria untuk jenis proyek yang layak mendapatkan pembiayaan dari skema PINA.
Empat kriteria tersebut yakni, mendukung percepatan target prioritas pembangunan nasional, memiliki manfaat ekonomi dan sosial, memiliki kelayakan komersial, dan memenuhi kriteria kesiapan.
Ia berharap, setelah proyek dari Waskita Toll Road ini akan ada banyak proyek lagi yang dapat dibiayai melalui skema PINA. Bambang menyebut potensi pembiayaan sebesar Rp300 triliun jalan tol dan Rp200 triliun proyek lain.
"Jangan lupa apapun proyeknya, yang penting harus yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi, dan masyarakatnya," turur Bambang.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK