OJK: Lembaga Penjamin Polis Rampung Oktober

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan pembentukan Lembaga Penjamin Polis akan selesai secara hukum pada Oktober mendatang.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Firdaus Djaelani mengatakan, tenggat waktu tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 tentang Perasuransian yang dirilis pada 2014 lalu.

Firdaus menyebut, dalam beleid UU tersebut, OJK dan pemerintah diberikan mandat untuk membuat tiga produk dari aturan turunan payung hukum tersebut yakni ketentuan single present policy, aturan kepemilikan asing, dan yang terakhir yakni pembentukan lembaga penjamin polis.

"Sebenarnya lembaga penjaminan polis asuransi sudah ada amanatnya. Dibentuknya dengan UU. Tinggal pemerintah. UU asuransi terbit tahun 2014 mengamanatkan penerbitan lembaga penjamin polis itu dibentuk maksimal tiga tahun," ujar Firdaus di kantornya akhir pekan lalu.

Firdaus menjelaskan saat ini, OJK akan mendesak Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal untuk menyusun draf peraturan tersebut untuk kemudian didiskusikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Adapun menurut Firdaus, lembaga penjamin polis akan memiliki fungsi layaknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bagi industri perbankan. Menurutnya, kehadiran lembaga tersebut bisa menekan kerugian yang diterima masyarakat pada saat perusahaan asuransi memiliki masalah keuangan.

Jika aturan tersebut rampung, seluruh perusahaan asuransi baik jiwa maupun umum yang beroperasi di Indonesia wajib menjadi peserta program penjaminan polis.

"Kalau saya merasa perlu. Untuk memberikan level playing field yang sama. Seperti bank saja lah. Kalau misalnya ada perusahaan asuransi yang bangkrut, polis para nasabahnya bisa diselamatkan dan dipindahkan ke perusahaan asuransi yang lebih sehat," jelasnya.

Skema Penyelamatan

Dalam menjalankan perannya, lembaga penjamin polis nantinya akan memiliki ska penyelamatan yang berbeda dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) industri perbankan.

Pilihan Redaksi Industri Asuransi Jiwa Disebut Merugi, AAJI Sanggah Data OJK Cegah Gagal Bayar Premi, Lembaga Polis Asuransi Diperlukan BUMN Qatar Rampungkan Akuisisi Paiton Energy Rp17 Triliun

Jika suatu perusahaan asuransi gagal dalam kondisi finansial, maka perusahaan asuransi tidak akan secara langsung mendapatkan suntikan dana.

"Polanya tidak langsung bayar klaim. Tapi kalau misalnya perusahaannya bermasalah dan harus ditutup, pindahkan portofolio polisnya ke perusahaan lain. Lalu aset perusahaannya dijual, dari penjualan aset dapat berapa. Lalu kemudian ditombokin dengan Lembaga Penjamin Polis untuk bayar klaim," jelas Firdaus.