AS Berubah, Sri Mulyani Ingatkan Komitmen Negara G20

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mempertanyakan komitmen negara-negara G20 terhadap kerja sama global dan perdagangan dunia. Hal ini berkaitan dengan perubahan pandangan pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap perdagangan global dan kerja sama multilateral.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam "High Level Symposium on Global Economic Governance in a Multipolar World" yang merupakan rangkaian pertemuan G20 di Baden-Baden Jerman pekan lalu, Jumat (17/3) waktu setempat. Pertemuan ini dihadiri oleh para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara anggota G20.

Sri Mulyani mengingatkan semangat kerja sama G20 yang dilahirkan pada saat dunia mengalami krisis keuangan global yang mengancam seluruh dunia, berhasil mengembalikan kestabilan dan makin memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi global dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

"Karenanya, G20 harus mampu menjaga komitmennya agar tidak mengancam kredibilitas kerja sama G20 sendiri dan menghindari kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan satu negara dan berakibat buruk bagi negara lain," ujarnya dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin (20/3),

Menurut Sri Mulyani, tatanan dunia yang adil dan saling membantu untuk mencapai kesejahteraan bersama merupakan nilai dasar yang ditanamkan oleh pendiri Bangsa Indonesia yang harus diperjuangkan dalam pertemuan dan pergaulan internasional.

Pandangan ini kemudian disambut para Menteri Keuangan negara-negara G20 yang memberikan dukungan mengenai perlunya penegasan komitmen ini dilakukan. Kemudian, para Menteri Keuangan sepakat untuk memasukkan pernyataan mengenai perdagangan dunia.

Sebagai catatan, perubahan pandangan AS terhadap perdagangan global dan kerja sama multilateral terlihat saat Presiden Donald J Trump memegang tampuk kepemimpinan. Perubahan itu salah satunya terlihat saat AS mengumumkan pembatalan keikutsertaan AS dalam kemitraan Trans Pasifik (TPP) Januari lalu demi kepentingan perekonomian domestik.

Selain itu, dalam kampanyenya Trump berjanji akan membawa pabrik-pabrik kembali ke Amerika Serikat. Trump mengatakan perusahaan-perusahaan yang memilih untuk memindahkan pabrik ke luar negeri mesti membayar akibatnya.

“Kami akan menjatuhkan pajak perbatasan yang sangat besar untuk produk yang masuk ke dalam negeri," kata Trump.

Negara Kuat Dikte Negara Lemah

Dalam pertemuan tersebut, isu perdagangan internasional dibahas dalam diskusi mengenai perkembangan perekonomian global termasuk perekonomian AS. Salah satu bahasan yang terkait isu ini adalah komitmen untuk menghindari devaluasi nilai tukar untuk semata-mata bertujuan kompetisi perdagangan masing-masing negara.

Pilihan Redaksi RI Siap Tukar Data Pajak dengan Singapura dan 135 Negara Lain Pertukaran Data Pajak Tidak Bisa Jalan Tanpa Perppu Jokowi Ditjen Pajak Sesalkan Kasus Korupsi Bancakan Duit e-KTP

Sayangnya, Indonesia harus kecewa. Pasalnya, kesepakatan mengenai pentingnya terus menjaga perdagangan dunia yang berdasarkan aturan global tidak dapat disepakati.

Hal ini memberikan tanda bahwa aturan yang mengikat secara global tidak lagi menjadi dasar hubungan ekonomi dan perdagangan dunia, artinya negara kuat akan mendikte dan mendominasi hubungan menurut kepentingan mereka sendir, bukan atas kepentingan bersama. Ke depan, perumusan kebijakan ekonomi akan mengantisipasi risiko tersebut.