Investasi ke Indonesia Tersumbat Rating Lembaga Internasional

Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga pemeringkat internasional Standar & Poor's (S&P) telah menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk melihat sejumlah data fiskal yang dijadikan pertimbangan bagi koreksi status kelayakan investasi di Indonesia.

Selain bertemu Darmin, S&P juga akan bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Bank Indonesia (BI) untuk melihat data fiskal dan juga moneter Indonesia.

Bila S&P telah menyelesaikan surveinya tersebut, Darmin melihat, koreksi status kelayakan investasi Indonesia setidaknya baru terjadi di Juni mendatang.

Artinya, sekalipun S&P resmi mengubah status BB+ menjadi layak investasi (investment grade) pada Indonesia, komitmen investasi baru berdatangan setidaknya pada kuartal III.

"Mereka baru nanti bulan Juni sepertinya memutuskan (koreksi status kelayakan investasi). Kalau betul dia putuskan naik, hasilnya tidak langsung terasa," ujar Darmin di kantornya, Rabu (22/3) malam.

Dengan begitu, Darmin melihat bahwa upaya mengerek investasi tak bisa hanya mengharapkan penilaian dari lembaga pemeringkat seperti S&P serta Fitch Ratings dan Moody's yang sebelumnya telah memberi status layak investasi pada Indonesia.

Bersamaan dengan itu, pemerintah tetap harus berupaya menggenjot kerja sama dengan investor, menyiapkan sejumlah proyek yang menarik untuk ditanami investasi, hingga memperbaiki layanan dan perizinan usaha beserta investasi, seperti memperbaiki tingkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB).

Pilihan Redaksi Perppu AEoI jadi Payung Hukum Penyerahan Data Nasabah Demi Kemudahan Berusaha, Pemerintah Akan 'Sunat' Biaya IMB Demi Kerek Rating, Sri Mulyani Bakal Temui S&P

Senada dengan Darmin, Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan bahwa investasi tak serta merta mengalir drastis di tahun ini.

"Sekalipun banyak komitmen investasi, setidaknya membutuhkan waktu satu sampai dua tahun untuk kemudian direalisasikan. Jadi, dampaknya relatif tercipta di kuartal III atau kuartal IV 2017," jelas Heri pada kesempatan yang berbeda.

Namun begitu, Heri menilai, tanpa adanya koreksi status tersebut, sebenarnya Indonesia tetap seksi bagi pemodal asing. Pasalnya, Indonesia punya modal jumlah penduduk yang tinggi dan sumber daya alam yang melimpah. Faktor ini yang menjadi daya tarik bagi investor.

"Investasi semakin besar kans-nya apalagi kalau daya beli masyarakat tinggi, khususnya kalangan menengah, itu bisa menarik investasi," imbuhnya.

Ditambah lagi, dengan deregulasi dan upaya peningkatan EoDB, Heri menyebut bahwa indikator penarik investasi di Indonesia kian menguat.