Jokowi Geregetan Menteri Tak Jelas Susun Program Pemerataan

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan seluruh menteri tegas dan detail menjelaskan rencana mengimplementasikan pemerataan ekonomi melalui redistribusi aset dan reforma agraria. Instruksi ini diberikan sebab dalam rapat-rapat terbatas sebelumnya belum ada langkah detail mengenai pelaksanaan.

"Jadi kali ini masuk langsung, tajam. Cara pembagian seperti apa, distribusinya, siapa yang diberi, berapa hektare tiap kelompok tani, nelayan, rakyat sehingga menjadi jelas. Siapa yang mendampingi agar itu menjadi produktif," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Selasa (11/4).

Jokowi menginginkan kerja konkret dari jajaran menteri terkait. Ia mengingatkan, kebijakan pemerataan ekonomi harus benar-benar dapat dirasakan masyarakat terutama 40 persen yang berada di lapisan ekonomi terbawah.

Pilihan Redaksi Kian Efisien, Pemerintah Turunkan Biaya Pokok Pembangkit PLN Usaha Kecil yang Menopang Perekonomian Negara Jonan Teken Rencana PLN Garap Proyek Listrik 115 GW

Bahkan, ia menginginkan setidaknya sudah ada lahan yang benar-benar bisa diterima masyarakat saat Kongres Ekonomi Umat dua pekan mendatang (24/4). Menurutnya, hal ini menjadi tugas dan kewenangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.

"Saya tidak mau ini dilihat sebagai program bagi-bagi lahan atau bagi berkat. Tidak. Ini adalah program terintegrasi untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan ekonomi masyarakat bawah," ucap mantan Wali Kota Solo ini.

Sehingga, Jokowi menegaskan, kepemilikan 9 juta hektare tanah harus benar-benar ditata kepemilikannya mulai dari lokasi, kondisi, luas, dan penerimanya. Konsep seperti ini juga harus diterapkan dalam memudahkan akses permodalan terhadap masyarakat.

"Ini cepat-cepatan, tapi terkonsep, terencana, dan pelaksanaannya segera," katanya.