Stabilitas Sistem Keuangan Kuartal I 2017 Berstatus Normal

Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat kuartalan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyimpulkan stabilitas sistem keuangan pada kuartal I 2017 dalam kondisi normal.

Kesimpulan itu di dapat dari hasil pemantauan dan penilaian terhadap perkembangan moneter, fiskal, makroprudensial, sistem pembayaran, pasar modal, pasar Surat Berharga Negara (SBN), perbankan, lembaga keuangan nonbank dan penjaminan simpanan.

"Kondisi tersebut ditopang oleh tingkat inflasi yang terjaga, tingkat permodalan dan likuiditas perbankan yang mulai menunjukkan peningkatan, risiko industri perbankan yang terkendali, nilai tukar rupiah yang masih terjaga, kinerja SBN yang berada dalam rentang normal dan penguatan pada pasar saham," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (27/4).

Ke depan, stabilitas sistem keuangan diperkirakan akan tetap terjaga dengan baik seiring optimisme International Monetary Fund (IMF) yang merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini dari 3,4 persen menjadi 3,5 persen. Ditambah meredanya kekhawatiran atas tekanan politik di Uni Eroapa pasca hasil pemilihan Presiden Perancis tahap pertama.

Kendati demikian, KSSK masih melihat adanya potensi risiko baik eksternal maupun domestik.

Dari sisi ekternal, KSSK mencermati reformasi kebijakan Amerika Serikat (AS), termasuk kebijakan perdagangan.

Pilihan Redaksi OJK: Realisasi Repatriasi Tax Amnesty Sentuh Rp105 Triliun OJK Rilis Aturan untuk Cegah dan Tangani Krisis Perbankan BI Hanya Akan Beri Pinjaman Jangka Pendek Pada Bank Sehat

"Dari faktor eksternal yaitu perkembangan kebijakan perdagangan di Amerika Serikat yang menempatkan Indonesia juga pada 16 negara yang perlu memberikan penjelasan dari sisi surplus perdagangan," ujarnya.

Selain itu, KSSK juga memperhatikan kondisi geopolitik di Korea Utara yang bisa menimbulkan risiko yang sulit diprediksi.

Dari sisi domestik, KSSK mencermati kualitas kredit yang disalurkan perbankan dan juga lembaga keuangan non bank, aliran dana investor non residen, dampak perubahan dari harga yang diatur pemerintah (administered price) terhadap inflasi, serta ekspansi korporasi dan perbankan yang dianggap masih perlu untuk didorong.

"Dalam hal ini, perkembangan dari realisasi APBN 2017 juga menjadi hal yang kita komunikasikan terutama pengaruhnya terhadap pendanaan defisit maupun strategi belanja negara," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Selanjutnya, Kemenkeu, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan terus melakukan respons kebijakan yang diperlukan agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dan senantiasa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai informasi, KSSK secara berkala menyelenggarakan rapat triwulanan. Setelah menggelar rapat kemarin, Rabu (26/4), KSSK akan kebali menggelar rapat pada Juli mendatang.