Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan, nilai tersebut hanya segelintir dari total dana yang bisa disediakan oleh perusahaan pelat merah sebesar Rp1.000 triliun. Sementara, jika menilik data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kebutuhan pembiayaan proyek infrastruktur untuk lima tahun ke depan mencapai Rp5 ribu triliun.
"Ini adalah funding gap (kesenjangan pembiayaan) yang harus kita cari jalan keluarnya. Kekurangan kita adalah Rp1.000 triliun dan kami sudah menyediakan beberapa tawaran investasi melalui investasi langsung maupun pasar modal," ujar Aloysius, Rabu (2/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk penerbitan surat berharga, Aloysius mengatakan terdapat dua perusahaan pelat merah yang siap menerbitkan surat berharga berdominasi valuta asing (global bond) yakni PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero).
"Sekuritisasi itu adalah sebenarnya seperti menerbitkan efek beragun. Jadi asetnya tidak akan pindah," jelasnya.
Di samping melalui pasar modal, pemerintah juga akan membantu perusahaan BUMN untuk mencari pendanaan melalui skema investasi langsung. Melalui skema ini, investor swasta baik domestik maupun asing akan dikolaborasikan dengan perusahaan pelat merah untuk menggarap proyek infrastruktur.
"Tawaran investasi langsung kurang lebih ada Rp842 triliun untuk lima tahun ke depan, terdiri dari 184 proyek mulai dari energi dan infrastruktur,"pungkasnya.