Wiranto dan Puan Maharani Minta Anggaran Kementeriannya Naik

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Polhukam) dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengajukan anggaran sebesar Rp665,7 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018.

Dari total tersebut, secara rinci Kementerian Koordinator Bidang PMK diketahui mengajukan anggaran sebesar Rp382,1 miliar tahun depan. Menko PMK Puan Maharani mengatakan, pagu anggaran indikatif yang telah diajukan di 2018 ini hanya naik sedikit sekitar 0,15 persen jika dibandingkan pagu indikatif di 2017.

"Pagu indikatif yang diajukan di 2018 bertambah Rp 560 juta," kata Puan dalam rapat bersama Badang Anggaran RI, Kamis (8/6).

Menurutnya, pagu anggaran indikatif yang diajukan tersebut bertujuan mendukung program dukungan manajemen tugas teknisnya sebesar Rp 127,8 miliar dan untuk koordinasi pengembangan kebijakan PMK sebesar Rp 254,3 miliar.

Dari anggaran tersebut juga akan dialokasikan kepada beberapa program prioritas seperti kesejahteraan rakyat, mulai dari pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan perumahan dan permukiman, penanggulangan kemiskinan, termasuk realisasi penyaluran Bantuan Lansung Non Tunai (BLNT) kepada 10 juta penerima.

Alokasi anggaran tersebut rencananya juga akan dimanfaatlan untuk pemberdayaan rakyat seperti penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan wilayah, serta pelaksanaa Asian Games yang berlangsung di Palembang. Sedangkan untuk pembangunan karakter, program prioritasnya revolusi mental dan pendidikan Pancasila.

Pilihan Redaksi Arcandra Sebut Target Lifting Minyak 2018 Terlalu Rendah Sri Mulyani Sebut Potensi Investasi Rp9.310 Triliun ke RI Subsidi Elpiji 3 Kg Meluncur Maret 2018 Lewat Kartu Sejahtera

"Penyesuaian ini kita usulkan untuk mempertimbangkan efektifitas dan rencana anggaran," jelasnya.

Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto menjelaskan, pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp283,6 miliar untuk dialokasikan ke beberapa program. Seperti koordinasi pemberantasan penyelundupan Rp5,5 miliar, koordinasi relokasi lapas Rp6 miliar, dan koordinasi kerukunan nasional Rp7 miliar.

"Anggaran di pagu indikatif menjadi Rp283,6 miliar, kami usul tambahan anggaran Rp60 miliar," kata Wiranto.