RAPBN 2018 Masih Fokus Biayai Infrastruktur

Yuliyanna Fauzi, CNN Indonesia | Rabu, 31/05/2017 09:16 WIB
RAPBN 2018 Masih Fokus Biayai Infrastruktur Alokasi pemberian anggaran pun terpusat pada beberapa kementerian yang berhubungan langsung dengan proyek-proyek infrastruktur. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kerangka awal makro ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 telah diterima oleh 10 fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna yang digelar kemarin, Selasa (30/5).

Namun, rincian RAPBN 2018 belum dibahas secara mendalam oleh pemerintah dengan DPR, termasuk alokasi penerimaan dan belanja negara yang diproyeksikan oleh pemerintah di tahun mendatang.

Dari sisi belanja negara, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, postur belanja negara di tahun keempat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni fokus pada pengeluaran pemerintah berupa pengeluaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda), proyek infrastruktur serta program sosial.


Bersamaan dengan fokus pada pemenuhan biaya pembangunan sejumlah proyek infrastruktur, Askolani menyebut, alokasi pemberian anggaran pun terpusat pada beberapa kementerian yang berhubungan langsung dengan proyek-proyek infrastruktur.

"Yang tetap tinggi itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, sama program bidang sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) itu mau ditambah," ujarnya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sayangnya, Askolani belum ingin membagi perkiraan nilai anggaran atau penambahan anggaran untuk infrastruktur di tahun depan dibandingkan dengan tahun ini. Begitu pula dengan anggaran untuk K/L dan program sosial yang disebutkannya.

Sementara, dalam RAPBN 2018, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,4 persen sampai 6,1 persen, dengan laju inflasi sebesar 3,5 persen plus minus satu persen. 

Lalu, nilai tukar atau kurs rupiah sebesar Rp13.500 sampai Rp13.800 per dolar Amerika Serikat (AS) dan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan diperkirakan sebesar 4,8 persen sampai 5,6 persen.

Adapun, asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Prices/ICP) diproyeksi berada di kisaran US$45 sampai US$60 per barel.

Tidak Tambah Subsidi

Selain fokus pada pemenuhan anggaran K/L, pemda, proyek infrastruktur, dan program sosial, Askolani mengungkapkan, pemerintah tak berencana mengerek anggaran subsidi untuk masyarakat, khususnya subsidi di sektor energi.

"Tidak (tambah anggaran subsidi). Mungkin (subsidi energi) sama dengan kebijakan tahun lalu. Tapi, bergantung dengan asumsi makro (yang disiapkan di tahun depan)," tutur Askolani.

Sementara, subsidi untuk program sosial, seperti untuk program beras sejahtera (rastra) diperkirakan juga tak ditambah, namun ada penajaman pada program subsidi kepada masyarakat itu, khususnya pada sisi distribusi dan penerima subsidi. 

Menurut Askolani, proyeksi pemerintah untuk tak menambah subsidi mempertimbangkan dua hal. Pertama, pemerintah berupaya agar deviasi pemberian subsidi tidak banyak agar anggaran subsidi tidak membengkak dari yang telah diproyeksikan oleh pemerintah. 

Kedua, pemerintah ingin melaksanakan kebijakan subsidi yang telah dibuat, misalnya pencairan subsidi tepat waktu agar tidak ada pergeseran subsidi.