Banggar DPR-Pemerintah Sepakati R-APBN 2018
CNN Indonesia
Rabu, 05 Jul 2017 18:18 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) bersama pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menyepakati asumsi makro dan pokok-pokok kerangka ekonomi yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2018.
"Laporan panja [panitia kerja] tentang defisit, pembiayaan fiskal, dan laporan R-APBN 2018 bisa disepakati. Sepakat," ujar Wakil Ketua Banggar DPR Aziz Syamsuddin di Gedung DPR, Rabu (5/7).
Adapun asumsi makro dalam R-APBN 2018 yang disepakati, yaitu pertumbuhan ekonomi direntang 5,2 persen sampai 5,6 persen, inflasi sebesar 2,5 persen sampai 4,5 persen, nilai tukar atau kurs rupiah sebesar Rp13.300 sampai Rp13.500 per dolar Amerika Serikat (AS), dan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sebesar 4,8 persen sampai 5,6 persen.
Selanjutnya, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Palm Oils/ICP) sebesar US$45 sampai US$55 per barel. Lalu, lifting minyak sebesar 771 ribu sampai 815 ribu barel per hari (bph) dan lifting gas sebesar 1,19 juta sampai 1,23 juta barel per hari setara minyak.
Kemudian, tingkat kemiskinan sebesar 9,5 persen sampai 10 persen, gini ration di level 0,38, dan tingkat pengangguran sebsar 5,0 persen sampai 5,3 persen.
Kendati begitu, Banggar DPR meminta pemerintah turut menambahkan dua hal dalam program nasional pemerintah, yaitu fokus pemberian vaksinasi bagi balita dan anak untuk sektor kesehatan. Selain itu, pemerintah diminta menambah prioritas terhadap komoditas bawang putih agar masuk ke dalam program ketahanan pangan.
"Kami ingin sasarannya tidak hanya pada bawang merah tapi juga bawang putih. Karena Indoenesia sekarang ini banyak impor bawang putih. Jadi, harus diperhatikan," kata Aziz.
Dengan dua usulan tersebut, dari sisi pemerintah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan bahwa pemerintah menyetujui masukan dari Banggar tersebut.
Kendati begitu, khusus untuk penambahan bawang putih untuk prioritas program nasional ketahanan pangan, Bambang menyebutkan bahwa di tingkat internal pemerintah akan turut menyampaikannya kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, agar dapat segera diprioritaskan.
"Kami tidak keberatan, kami menyetujui untuk ditambahkan (kedua usulan dari Banggar). Tapi kami akan akomodir dengan Menteri Pertanian juga," kata Bambang pada kesempatan yang sama.
Usai mendapat persetujuan dari Komisi XI dan Banggar DPR, R-APBN 2018 akan diteruskan ke tingkat paripurna dalam beberapa waktu mendatang. Sedangkan di saat yang bersamaan, pemerintah juga turut merampungkan pembahasan APBN Perubahan 2017.
"Laporan panja [panitia kerja] tentang defisit, pembiayaan fiskal, dan laporan R-APBN 2018 bisa disepakati. Sepakat," ujar Wakil Ketua Banggar DPR Aziz Syamsuddin di Gedung DPR, Rabu (5/7).
Adapun asumsi makro dalam R-APBN 2018 yang disepakati, yaitu pertumbuhan ekonomi direntang 5,2 persen sampai 5,6 persen, inflasi sebesar 2,5 persen sampai 4,5 persen, nilai tukar atau kurs rupiah sebesar Rp13.300 sampai Rp13.500 per dolar Amerika Serikat (AS), dan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sebesar 4,8 persen sampai 5,6 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, tingkat kemiskinan sebesar 9,5 persen sampai 10 persen, gini ration di level 0,38, dan tingkat pengangguran sebsar 5,0 persen sampai 5,3 persen.
"Kami ingin sasarannya tidak hanya pada bawang merah tapi juga bawang putih. Karena Indoenesia sekarang ini banyak impor bawang putih. Jadi, harus diperhatikan," kata Aziz.
Dengan dua usulan tersebut, dari sisi pemerintah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan bahwa pemerintah menyetujui masukan dari Banggar tersebut.
"Kami tidak keberatan, kami menyetujui untuk ditambahkan (kedua usulan dari Banggar). Tapi kami akan akomodir dengan Menteri Pertanian juga," kata Bambang pada kesempatan yang sama.
Usai mendapat persetujuan dari Komisi XI dan Banggar DPR, R-APBN 2018 akan diteruskan ke tingkat paripurna dalam beberapa waktu mendatang. Sedangkan di saat yang bersamaan, pemerintah juga turut merampungkan pembahasan APBN Perubahan 2017.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK