Anggaran Ditolak, Kajian Pemindahan Ibu Kota Tetap Berlanjut

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengaku siap meneruskan kajian mengenai pemindahan ibu kota negara baru meski anggarannya tak mendapat restu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Kajian masih tetap lanjut," ujar Bambang singkat ditemui di Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Senin (25/7)

Bambang menjelaskan, kajian tersebut akan menggunakan dana eksternal. Kendati demikian, Bambang tak menyebut besaran dana yang dibutuhkan serta sumber pendanaan itu.

Lihat juga: DPR Tolak Anggaran Kajian Pemindahan Ibu Kota

Adapun sebelumnya, Bappenas membutuhkan dana Rp7 miiar untuk melaksanakan kajian pemindahan ibu kota. Rencana anggaran itu pun sudah disetujui Kementerian Keuangan dan masuk dalam penambahan anggaran pada pagu Kementerian PPN dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (R-APBNP 2017). Sayang, keinginan itu harus kandas di tangan DPR.

"Nanti kami akan pakai uang sendiri," ungkapnya.

Sebelumnya, Bambang mengatakan ada beberapa kota kandidat yang berpotensi menjadi ibu kota baru. Dia mengakui salah satu kandidat ibu kota baru adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terkait dengan munculnya nama Palangkaraya, sebagai kandidat ibu kota baru, karena hal tersebut juga pernah digagas oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno.

Lihat juga: Cermati Fiskal, BI Imbau Pelajari Pemindahan Ibu Kota

Bambang mengatakan, saat ini tim Bappenas sedang menganalisis kriteria wilayah, dan akan dilanjutkan dengan kesiapan dan ketersediaan lahan, hingga sumber pendanaan untuk pembangunan ibu kota baru. Adapun, pemindahan ibu kota ini membutuhkan waktu hingga lima tahun. (agi/agi)