Kadin DKI Minta Ibu Kota Dipindahkan Tak Jauh dari Jakarta
CNN Indonesia
Rabu, 05 Jul 2017 22:42 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Sarman Simanjorang meminta pemindahan ibu kota Indonesia tak sampai keluar Pulau Jawa. Pernyataan itu ia sampaikan menyusul wacana pemerintah yang ingin memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta.
Menurut Sarman, pemindahan ibu kota juga perlu memikirkan aspek geografis. Kalau bisa tetap dekat dengan Jakarta.
Pasalnya Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro sempat menyebutkan, jika hasil kajian menunjukkan bahwa ibu kota harus dipindahkan, maka pusat administrasi pemerintahan akan pindah dan Jakarta menjadi pusat bisnis serta keuangan.
"Kita dari pelaku usaha, berharap kalau mau dipindahkan tidak jauh dari Jakarta sebagai pusat bisnis dan pusat ekonomi. Dulu Pak Harto [Presiden ke-dua RI, Soeharto] ada rencana ke Jonggol, misalnya. Lokasi yang bisa dijangkau sekitar 1,5 jam dari Jakarta," kata Sarman di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (5/7).
Kalimantan, yang disebut-sebut berpotensi menjadi sasaran pemindahan ibu kota, dinilai Sarman akan merugikan pengusaha.
Selama ini, kata Sarman, Penanam Modal Asing (PMA), Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN), maupun pengusaha swasta dan negeri sering berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk perizinan. Pengusaha akan keluar uang banyak bila harus bolak-balik Jakarta-Palangkaraya.
"Izin yang besar itu masih ada di pemerintah pusat, jadi kalau pindah ke Kalimantan akan makan biaya. Ini akan menurunkan iklim investasi kita," kata Sarman.
Wacana pemindahan ibu kota salah satunya muncul untuk mengurangi besarnya disparitas ekonomi di Pulau Jawa dan luar Jawa. Pada kuartal I 2017 lalu, Badan Pusat Statistik mencatat Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yakni sebesar 58,49 persen.
Namun menurut Sarman, pemerataan ekonomi tidak harus dilakukan dengan pemindahan ibu kota. Cara lain adalah dengan pembangunan infrastruktur yang merata di Indonesia.
"Sekarang kenapa Pak Jokowi gencar bangun infrastruktur, pelabuhan, energi. Tujuan cuma satu, bagaimana ketika investor masuk indonesia tidak berfikir hanya Jakarta. Dengan itu dipercepat saya rasa minat investasi menyebar," kata Sarman.
Sarman melanjutkan, “Kalau infrastruktur sudah settled, pemerataan pembangunan tidak perlu dipermasalahkan. Pemerintah bisa mengarahkan invetasi, misalnya di Sumatera, karena infrastruktur sudah ada, pelabuhan sudah ada."
Meski begitu, Sarman tetap mendukung wacana pemerintah memindahkan ibu kota. Namun alasannya, karena Jakarta sudah terlalu padat. Ia hanya menggarisbawahi, pemindahan juga perlu memikirkan keberlangsungan pengusaha.
Menurut Sarman, pemindahan ibu kota juga perlu memikirkan aspek geografis. Kalau bisa tetap dekat dengan Jakarta.
Pasalnya Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro sempat menyebutkan, jika hasil kajian menunjukkan bahwa ibu kota harus dipindahkan, maka pusat administrasi pemerintahan akan pindah dan Jakarta menjadi pusat bisnis serta keuangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Skema Pemindahan Ibu Kota ke Luar Pulau Jawa |
"Kita dari pelaku usaha, berharap kalau mau dipindahkan tidak jauh dari Jakarta sebagai pusat bisnis dan pusat ekonomi. Dulu Pak Harto [Presiden ke-dua RI, Soeharto] ada rencana ke Jonggol, misalnya. Lokasi yang bisa dijangkau sekitar 1,5 jam dari Jakarta," kata Sarman di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (5/7).
Kalimantan, yang disebut-sebut berpotensi menjadi sasaran pemindahan ibu kota, dinilai Sarman akan merugikan pengusaha.
"Izin yang besar itu masih ada di pemerintah pusat, jadi kalau pindah ke Kalimantan akan makan biaya. Ini akan menurunkan iklim investasi kita," kata Sarman.
Wacana pemindahan ibu kota salah satunya muncul untuk mengurangi besarnya disparitas ekonomi di Pulau Jawa dan luar Jawa. Pada kuartal I 2017 lalu, Badan Pusat Statistik mencatat Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yakni sebesar 58,49 persen.
Namun menurut Sarman, pemerataan ekonomi tidak harus dilakukan dengan pemindahan ibu kota. Cara lain adalah dengan pembangunan infrastruktur yang merata di Indonesia.
"Sekarang kenapa Pak Jokowi gencar bangun infrastruktur, pelabuhan, energi. Tujuan cuma satu, bagaimana ketika investor masuk indonesia tidak berfikir hanya Jakarta. Dengan itu dipercepat saya rasa minat investasi menyebar," kata Sarman.
Lihat juga:Bisnis Ritel Diramal Membaik di Semester II |
Sarman melanjutkan, “Kalau infrastruktur sudah settled, pemerataan pembangunan tidak perlu dipermasalahkan. Pemerintah bisa mengarahkan invetasi, misalnya di Sumatera, karena infrastruktur sudah ada, pelabuhan sudah ada."
Meski begitu, Sarman tetap mendukung wacana pemerintah memindahkan ibu kota. Namun alasannya, karena Jakarta sudah terlalu padat. Ia hanya menggarisbawahi, pemindahan juga perlu memikirkan keberlangsungan pengusaha.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK