"Pokoknya, kami upayakan dulu tahun depan bisa 0,38 sesuai yang kami sampaikan di RKP. Kalau program-program tepat sasaran, penguatan PKH (Program Keluarga Harapan) itu berjalan, kami harapkan pada 2019 bisa turun lagi. Mungkin, tidak ke 0,36, tetapi 0,37," ujarnya, mengutip ANTARA, Rabu (9/8).
Pengurangan ketimpangan merupakan fokus pembangunan yang perlu ditangani secara komprehensif. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah harus fokus untuk mengurangi ketimpangan, antar kelompok pendapatan dan antar wilayah. Hal ini tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menurunkan (rasio gini) 0,1 itu bukan hal yang mudah, tapi kami akan berupaya. Jadi, ada penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan ketika kami baru masuk di pemerintahan," imbuh Bambang.
"Kami ingin masalah ketimpangan ini selesainya berkesinambungan. Kalau sudah ada perbaikan, jangan sampai jatuh lagi," terangnya.
Pemerintah sendiri akan lebih agresif dalam mengurangi ketimpangan dengan fokus menyasar 40 persen masyarakat kelompok berpendapatan terbawah yang dinilai belum terlalu terdorong oleh berbagai program atau kegiatan yang sudah dibuat pemerintah selama ini.
"Kami fokus ke 40 persen terbawah tadi, selain diintervensi dari pemerintah baik dengan bantuan langsung maupun infrastruktur dasar, untuk bawa mereka lebih ke atas lagi mau tidak mau adalah dengan kesempatan kerja yang didukung oleh kebijakan-kebijakan. Sebagian yang tidak bekerja kami dorong jadi wirausaha," pungkasnya.