Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro berharap, rasio gini untuk mengukur tingkat ketimpangan mampu terkendali di level 0,37 pada 2019 mendatang.
"Pokoknya, kami upayakan dulu tahun depan bisa 0,38 sesuai yang kami sampaikan di RKP. Kalau program-program tepat sasaran, penguatan PKH (Program Keluarga Harapan) itu berjalan, kami harapkan pada 2019 bisa turun lagi. Mungkin, tidak ke 0,36, tetapi 0,37," ujarnya, mengutip ANTARA, Rabu (9/8).
Pengurangan ketimpangan merupakan fokus pembangunan yang perlu ditangani secara komprehensif. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah harus fokus untuk mengurangi ketimpangan, antar kelompok pendapatan dan antar wilayah. Hal ini tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada 2019, tingkat kemiskinan diharapkan dapat turun menjadi 7 persen-8 persen dari angka baseline di 11,22 persen di 2015. Demikian pula, angka ketimpangan diupayakan untuk menurun dari 0,408 di 2015 menjadi 0,36 pada akhir RPJMN.
"Menurunkan (rasio gini) 0,1 itu bukan hal yang mudah, tapi kami akan berupaya. Jadi, ada penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan ketika kami baru masuk di pemerintahan," imbuh Bambang.
Menurut Bambang, dalam mengurangi ketimpangan, tidak bisa hanya bergantung pada program pemerintah. Apalagi, intervensi dalam bentuk bantuan sosial bersifat terbatas dan tidak berkelanjutan.
"Kami ingin masalah ketimpangan ini selesainya berkesinambungan. Kalau sudah ada perbaikan, jangan sampai jatuh lagi," terangnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terkait perubahan rasio gini dari 2016 ke 2017, porsi pengeluaran kelompok menengah (40 persen) naik sebesar 0,38 persen, sedangkan kelompok atas (20 persen) justru turun 0,48 persen, sementara itu kelompok bawah (40 persen) naik, namun hanya 0,1 persen.
Pemerintah sendiri akan lebih agresif dalam mengurangi ketimpangan dengan fokus menyasar 40 persen masyarakat kelompok berpendapatan terbawah yang dinilai belum terlalu terdorong oleh berbagai program atau kegiatan yang sudah dibuat pemerintah selama ini.
"Kami fokus ke 40 persen terbawah tadi, selain diintervensi dari pemerintah baik dengan bantuan langsung maupun infrastruktur dasar, untuk bawa mereka lebih ke atas lagi mau tidak mau adalah dengan kesempatan kerja yang didukung oleh kebijakan-kebijakan. Sebagian yang tidak bekerja kami dorong jadi wirausaha," pungkasnya.