Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menjelaskan, kepemilikan saham Bandara Kertajati sebesar minimum 51 persen tetap dimiliki Pemprov Jawa Barat melalui PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) sebagai induk perusahaan.
"Tidak bentuk baru, kan kami punya BIJB. Maka BIJB itulah (perusahaan induknya), Angkasa Pura menjadi stakeholder, memiliki sahamnya saja," ujar Aher, sapaan akrabnya di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Selasa (15/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara, untuk penunjukkan perusahaan induk sesuai dengan kepemilikan saham terbesar, yaitu oleh BIJB. Namun, operator pengelola bandara dilakukan oleh AP II. Selain itu, perusahaan jasa lainnya, disebut-sebut akan turut bergabung sebagai penyedia jasa di Bandara Kertajati nanti.
Kendati begitu, keputusan berapa persen saham final yang dimiliki tiap pihak, sambung Aher, masih belum ditetapkan sampai pertengahan Agustus ini. Sebab, rapat koordinasi yang dilakukan bersama seluruh pihak belum menemukan titik temu.
Menurut Direktur Utama BIJB Virda Dimas Ekaputra, mengingat kesepakatan tersebut harus dituangkan secara tertulis, maka seluruh pihak yang terlibat akan tetap menuangkan aturan besaran kepemilikan saham secara batasan, yaitu minimum 51 persen saham BIJB dan maksimal 49 persen dari pihak luar pada kerangka kerja (framework) pada 31 Agustus 2017 mendatang.
Sedangkan penandatangan resmi dengan besaran saham yang telah pasti, baru akan dilakukan pada November mendatang.
"31 Agustus itu final model keseluruhan, belum angka riil. (Perhitungan) RDPT sendiri akan masuk minggu ketiga September. Kalau sudah masuk, baru ketahuan berapa angkanya, berapa presentasenya," jelas Virda pada kesempatan yang sama.
Adapun Bandara Kertajati ditargetkan beroperasi pada kuartal I 2018. Sedangkan dari sisi nilai investasi, diperkirakan membutuhkan sekitar Rp2,6 triliun untuk konstruksi dan tambahan biaya kurang dari Rp1 triliun untuk pembiayaan penambahan lahan tahap berikutnya. (gir)